Foto: Menteri PPMI Abdul Kadir Karding, (kir) Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (kanan)
Kabarjagad, Gresik – Transformasi besar sedang berlangsung di Kabupaten Gresik. Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) resmi meluncurkan program Desa Migran EMAS singkatan dari Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera, sebagai langkah nyata menciptakan sistem migrasi pekerja yang aman, legal, dan berkelanjutan.
Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri PPMI sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, didampingi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, bertempat di Wahana Ekspresi Poeponegoro (WEP), Jumat (11/7/2025).
Lima desa di Gresik, Campurejo, Dalegan, Ngemboh, Cangakan, dan Mentaras resmi menyandang predikat Desa Migran EMAS.
Kelima desa ini ditetapkan sebagai percontohan nasional untuk pengelolaan migrasi pekerja yang aman dan profesional, dari desa langsung ke dunia kerja internasional.
“Kami tidak melarang orang mencari kerja ke luar negeri, tapi mereka harus berangkat dengan bekal keterampilan, sertifikasi, dan informasi yang cukup,” tegas Menteri Karding.
Kementerian PPMI yang dibentuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo mengemban dua misi utama yaitu, menghapus eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM pada pekerja migran, menempatkan pekerja migran secara prosedural dan profesional.
Menurut data BP2MI, 95–97 persen kasus kekerasan terhadap PMI terjadi karena mereka berangkat secara nonprosedural, tanpa perlengkapan legal seperti kontrak kerja, pelatihan, atau jaminan sosial.
Banyak yang hanya bermodal paspor dan visa turis dan ini membuka pintu risiko besar.
Tak hanya itu, Gresik juga siap membentuk Migran Center. Tempat ini akan menjadi pusat pelatihan keterampilan, bahasa, dan soft skill bagi calon pekerja migran.
Harapannya, para PMI berangkat bukan sekadar mengejar gaji, tapi membawa mental kuat, etika kerja tinggi, dan kemampuan profesional.
“Dengan Migran Center, para pekerja migran yang pulang bisa menjadi agen perubahan di kampung halaman,” ujar Menteri PPMI.
Fakta mencengangkan disampaikan Karding, lulusan SMK dan SMA menyumbang 50,4% angka pengangguran nasional. Itu berarti, dari 7,28 juta pengangguran, 3,66 juta adalah lulusan sekolah menengah.
Kementerian PPMI dan Pemkab Gresik sepakat, migrasi harus jadi solusi bukan sumber masalah. Oleh karena itu, literasi dan pelatihan harus dimulai dari desa.
Sementara, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani atau akrab disapa Gus Yani, menyambut hangat inisiatif pemerintah pusat ini.
Menurutnya, Gresik memiliki konsentrasi pekerja migran tinggi, terutama di wilayah utara dan Pulau Bawean.
“Kami ingin migrasi dari Gresik bukan lagi asal pergi, tapi berangkat dengan legal, terlatih, dan terlindungi,” ujar Gus Yani.
Data mencatat, Malaysia menjadi tujuan utama PMI Gresik (76%), diikuti Hong Kong dan Taiwan. Dari total 3.024 PMI resmi asal Gresik, mayoritas berasal dari Kecamatan Dukun, Panceng, Ujungpangkah, dan Bawean.
Program Desa Migran EMAS membuktikan bahwa solusi atas problem migrasi ilegal dan eksploitasi bisa dimulai dari desa.
Dengan kombinasi pelatihan, regulasi, dan pendampingan, desa bukan hanya pengirim PMI, tapi juga pelindung masa depan mereka.
Migrasi bukanlah mimpi buruk, jika dikelola dengan cara yang benar. Dan Gresik kini menjadi contoh nyata bagaimana ekosistem migrasi yang aman dan bermartabat bisa dimulai dari akar rumput. (aj)