Kabarjagad, Bojonegoro – Fraksi Partai Amanat Nasional Bintang Nurani Rakyat (PAN BNR) DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan dukungan penuh terhadap pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tipe B menjadi tipe A. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar, Kamis (14/8/2025), dengan agenda pembahasan Nota Penjelasan Bupati terkait Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Juru bicara Fraksi PAN BNR, Choirul Anam, membuka pandangan umum dengan mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur atas kesempatan menghadiri sidang tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan ruang bagi fraksinya untuk menyampaikan pandangan strategis.
Choirul Anam menegaskan bahwa pembentukan BRIDA merupakan langkah strategis yang sejalan dengan amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mendorong pembentukan badan riset serupa di tingkat daerah.
“BRIDA diharapkan menjadi motor penggerak kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan riset, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta inovasi di Bojonegoro,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya penempatan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan berintegritas di BRIDA, sehingga lembaga ini dapat memberikan masukan strategis untuk kebijakan yang pro rakyat, pro investasi, dan berorientasi pada pengurangan angka pengangguran.
Selain inovasi, Fraksi PAN BNR mendukung peningkatan tipe BPBD dari B menjadi A. Langkah ini dinilai mendesak mengingat luas wilayah Bojonegoro mencapai 2.311 km² dengan sedikitnya delapan potensi ancaman bencana, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, banjir luapan Bengawan Solo, angin puting beliung, likuifaksi, hingga potensi kegagalan industri hulu migas.
“Mitigasi bencana harus dilakukan sejak dini, dengan penanganan dan evakuasi yang tepat, cepat, dan aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Memasuki musim kemarau, Fraksi PAN BNR mendesak Pemkab Bojonegoro segera mengidentifikasi desa-desa rawan kekurangan air bersih. BPBD diminta melakukan pendistribusian air bersih ke titik-titik darurat dengan dukungan Perumda Air Minum Tirta Buana dan program CSR perusahaan-perusahaan di Bojonegoro.
Fraksi ini juga menyoroti banjir tahunan yang melanda wilayah Kepohbaru dan Baureno akibat luapan sungai kecil, yang merendam ribuan hektare sawah padi dan tembakau.
“Ini bukan sekadar banjir tahunan, tapi persoalan serius yang harus dicari penyebab dan solusinya. Kalau tidak, petani kita akan terus merugi karena gagal panen setiap tahun,” kata Choirul Anam.
Fraksi PAN BNR menegaskan bahwa pembentukan BRIDA dan peningkatan status BPBD bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari strategi memperkuat inovasi, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, dan melindungi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
“Semoga setiap kebijakan yang kita ambil selalu membawa manfaat bagi rakyat,” pungkas Choirul Anam menutup pandangan umum fraksi.(imm)
