Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu, M. Januar Ferdian, S.H., M.H.,. (Ist)
Kabarjagad, Kota Batu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu mengambil langkah serius dengan memeriksa 11 kepala sekolah sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam program Digitalisasi Pendidikan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2019 hingga 2022. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung RI untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook yang dilaksanakan secara nasional.
Pemeriksaan yang berlangsung sejak tanggal 13 hingga 15 Agustus 2025 di kantor Kejari Batu ini, yakni para saksi dari unsur kepala sekolah ditingkat SD hingga SMA di wilayah Kota Batu yang diketahui sebagai penerima bantuan perangkat Chromebook dari pemerintah.
“Pemeriksaan ini kami lakukan atas mandat dari Kejaksaan Agung untuk menelusuri distribusi dan pemanfaatan bantuan [Chromebook] di wilayah hukum kami,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu, M. Januar Ferdian, S.H., M.H., Senin (18/8/2025).
Dari hasil pemeriksaan awal, terungkap fakta yang mengejutkan. Sebagian besar saksi memang mengakui bahwa perangkat Chromebook telah diterima sekolah melalui dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan secara umum diterima dalam kondisi baik serta masih berfungsi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, seorang kepala sekolah memberikan keterangan yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa sebagian perangkat yang diterima di sekolahnya mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan.
Temuan ini memunculkan pertanyaan besar terkait kualitas dan kelayakan perangkat yang didistribusikan. Kerusakan perangkat ini, berpotensi merugikan negara, serta menghambat kelancaran program digitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi solusi bagi dunia pendidikan.
Kejari Batu memastikan bahwa pemeriksaan akan terus berlanjut sesuai dengan petunjuk dan arahan Kejaksaan Agung. Dan berkomitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel demi penegakan hukum serta pengamanan keuangan negara di bidang pendidikan. Kejari Batu juga menegaskan bahwa perkembangan lebih lanjut akan disampaikan kepada publik sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. (fr)
