Kabarjagad, Kabupaten Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mematangkan rencana besar pemindahan ibu kota pemerintahan ke kawasan Mojosari. Hal ini ditandai dengan pemaparan laporan Feasibility Study (FS) yang digelar di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), Rabu (24/9) sore.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan tim pemindahan, serta tenaga ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang dipercaya menyusun kajian teknis.
Dalam paparannya, tim ITS menyebut kawasan Stadion Gajah Mada, Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, sebagai lokasi paling ideal untuk pusat pemerintahan baru. Area seluas 5,2 hektar itu dinilai strategis, memiliki aksesibilitas tinggi, dan berpotensi menjadi kawasan pengembangan terpadu.
“Setelah kita tinjau, yang paling sesuai itu di utara Jalan Stadion Gajah Mada,” ujar perwakilan ITS.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian FS agar tim pemindahan bisa segera bekerja. Menurutnya, keterlambatan penyusunan FS sempat menghambat langkah tim yang sudah dibentuk lintas OPD.
“Hampir tiga sampai empat bulan kami menunggu dan sampai hari ini tidak bisa bergerak leluasa karena kami terlambat karena FS. Andaikan FS ini bisa selesai bulan September, tentu kami selaku tim pemindahan yang beranggotakan masing-masing OPD ini langsung bisa bergerak,” ujarnya.
Teguh juga menekankan perlunya pembangunan gedung serbaguna di pusat pemerintahan baru. Gedung tersebut nantinya difungsikan sebagai ruang penerima tamu sekaligus pusat rapat agar lebih representatif.
“Saya berharap ada satu gedung serbaguna yang dikhususkan sebagai tempat untuk, pertama, penerima tamu. Jadi, memfasilitasi kalau tamu-tamu biar tidak langsung masuk ke kantor-kantor, tetapi cukup ditampung di satu ruangan,” jelasnya.
“Kedua, mungkin ada beberapa ruangan untuk rapat. Jadi, kalau ada acara bisa pakai ruangan ini, dan ini yang sangat kami butuhkan, sehingga orang itu tidak berlalu lalang ke mana-mana, cukup berada di suatu ruang yang menurut kita cukup steril,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota harus menjadi langkah nyata, bukan sekadar wacana. Ia mengingatkan, rencana ini sudah bergulir sejak puluhan tahun lalu dan kini harus diwujudkan dengan komitmen bersama.
“Kalau FS ini kita setujui bersama, maka kita semua harus punya komitmen bersama untuk bagaimana menyelesaikan yang dibutuhkan. Untuk merealisasikan tanah ini saya kira di atas 70%, tinggal bagaimana action kita. Terpenting tidak ada yang mempersulit. Kalau ada yang mempersulit, keberhasilannya hanya 30% dan kegagalannya menjadi 70%,” tegasnya.
Menurut Bupati yang akrab disapa Gus Bupati, kawasan Mojosari sangat tepat untuk menjadi pusat pemerintahan baru. Lokasinya strategis karena berdekatan dengan fasilitas keamanan seperti kantor polisi dan militer, akses jalan nasional, serta memiliki banyak tanah kas desa (TKD) yang bisa dioptimalkan.
“Ini adalah wujud kota modern karena ada fasilitas RTH, fasilitas olahraganya, fasilitas umumnya, serta kantornya juga dekat dengan kantor polisi dan juga dekat dengan kantor militer. Secara keamanan dan lainnya saya rasa oke,” ujar Gus Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan tata ruang yang nyaman, termasuk pemisahan antara fasilitas umum seperti masjid dengan gedung pemerintahan melalui jalan penghubung. Dengan konsep itu, menurutnya, kawasan pemerintahan baru dapat berfungsi secara modern namun tetap menjaga kearifan lokal.
“Ini jangan sampai gagal, kita harus perjuangkan bersama. Ini dulunya Majapahit yang berada di Mojokerto. Kita berharap bangunannya itu bernuansa kemajapahitan, termasuk masjidnya juga bernuansa kemajapahitan,” pungkasnya. (juni)
