Wali Kota Batu Nurochman didampingi Wakil Wali Kota Heli Suyanto saat memberikan keterangan kepada media. (Fur/kabarjagad)
Kabarjagad, Kota Batu – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bergerak cepat menyikapi insiden keracunan dalam program Makanan Bergizi (MBG) yang terjadi baru-baru ini di sekolah Kota Batu. Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa sekolah memiliki hak untuk menolak dan mengembalikan makanan yang dikirim oleh MBG jika terbukti tidak layak konsumsi, sekaligus meluruskan kabar bahwa penolakan total.
“Tidak seperti itu maksudnya. Ini bukan konteks menolak MBG, tapi mengembalikan makanan yang tidak layak dan kemudian wajib diganti oleh pihak MBG. Itu sudah ada dalam perjanjian MoU [antara BGN dan pihak sekolah],” jelas Nurochman pada Kamis (2/10/2025). Ia juga menekankan bahwa langkah ini adalah hasil evaluasi dan mitigasi demi melindungi keselamatan para siswa penerima manfaat program MBG.
Insiden keracunan itu menjadi trigger utama bagi Pemkot untuk melakukan evaluasi menyeluruh bersama Forkopimda dan stakeholder terkait. Sekolah diwajibkan menjalin komunikasi intensif dengan Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab vendor penyedia makanan untuk Program MBG agar segera mengambil tindakan jika ditemukan indikasi ketidaklayakan makanan.
Meski aktif melakukan evaluasi, Wali Kota Nurochman menegaskan bahwa kewenangan Pemkot Batu sangat terbatas. Ia menyebut Pemkot hanya berfungsi sebagai supporting system dan tidak memiliki kewenangan apapun atas operasional program MBG.
Terkait nasib Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) di Kelurahan Sisir yang sempat dipertanyakan kelanjutan operasinya, Nurochman sekali lagi menolak mengambil keputusan.
“Itu sekali lagi bukan kewenangan kami di pemerintah daerah. Keputusan untuk kembali operasional atau justru tidak dilanjutkan akan sepenuhnya ditelaah dan diputuskan oleh BGN (Badan Gizi Nasional), setelah ada upaya perbaikan dari kondisi yang menjadi evaluasi,” tutup Wali Kota Nurochman. (Fr)
