Kabarjagad, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Penghargaan Lingkungan Hidup (Green Award) 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Senin (8/12) siang. Ajang ini menjadi momentum penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto.
Acara dibuka dengan laporan kegiatan yang disampaikan Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan Green Award merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama terkait pembinaan, pengawasan, serta pemberian insentif dan penghargaan bagi lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan.
“Tujuan utama dari pelaksanaan Green Award adalah memberikan apresiasi kepada lembaga dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian, inovasi, serta konsistensi dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Rachmat.
Pada pelaksanaan tahun ini, DLH memberikan penghargaan kepada perusahaan, sekolah, desa, pondok pesantren, dan kelompok pemerhati lingkungan melalui 12 kategori penilaian. Di antaranya PROPER tingkat nasional, PEKA Kelola tingkat kabupaten, Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren, Desa Berseri, Lomba Sekolah Hijau, ProKlim, serta apresiasi untuk kelompok masyarakat peduli lingkungan.
Adapun capaian penilaian tahun 2025 meliputi:
– PEKA Kelola: 23 dari 28 perusahaan meraih kategori taat.
– PROPER Nasional: 9 perusahaan menerima rapor biru dari total 24 peserta.
– Sekolah Adiwiyata: 10 sekolah Adiwiyata Mandiri, 4 sekolah Adiwiyata Nasional, 14 sekolah Adiwiyata Provinsi, dan 26 sekolah Adiwiyata Kabupaten.
– Sekolah Hijau: 3 sekolah menjadi pemenang dari 15 peserta.
– Eco Pesantren: 1 pondok pesantren menerima predikat Rintisan Eco Pesantren.
– Desa Berseri: 3 desa juara tingkat kabupaten serta 2 desa lolos penilaian tingkat provinsi untuk kategori Madya dan Pratama.
– ProKlim: 1 desa meraih kategori Utama Tropi, 4 desa kategori Utama Sertifikat, dan 1 desa kategori Madya.
– Pemerhati Lingkungan: 6 kelompok memperoleh penghargaan.
Lebih lanjut, DLH juga mengumumkan peluncuran Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH yang akan menangani persoalan kedaruratan lingkungan seperti pohon tumbang, banjir, dan titik rawan sampah liar. Selama 2025, DLH juga menambah sarana prasarana dengan menghadirkan 17 unit kontainer sampah.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menegaskan bahwa pemanasan global kini menjadi ancaman nyata dan berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ia menyinggung bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera beberapa waktu lalu sebagai peringatan bahwa perubahan iklim harus menjadi kewaspadaan bersama.
“Kerusakan yang terjadi tidak lepas dari aktivitas manusia mulai dari penggundulan hutan, alih fungsi lahan, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal,” ujarnya.
Bupati Albarra kemudian menekankan sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat oleh pemerintah daerah dan masyarakat, di antaranya:
pelarangan plastik sekali pakai di instansi pemerintah, pasar, sekolah, dan pusat perbelanjaan;
percepatan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik;
penguatan bank sampah di desa/kelurahan;
mendorong UMKM untuk memproduksi barang ramah lingkungan;
edukasi dan gerakan massal pemilahan sampah dari sumbernya;
kampanye “Kendalikan Plastik Sekali Pakai” di berbagai fasilitas umum;
pelaksanaan Aksi MembaRRa (Membersihkan Sampah Bersama Gus Barra) minimal seminggu sekali.
Bupati Albarra turut menyampaikan bahwa sejumlah permasalahan sampah dan pembangunan daerah tidak dapat teratasi pada awal 2025 karena APBD telah disahkan sebelum ia dilantik. Namun melalui refocusing anggaran pemerintah pusat, Pemkab Mojokerto dapat memprioritaskan sejumlah program seperti renovasi 50–60 gedung sekolah, perbaikan 17 bak sampah dan TPS sementara, serta pembangunan lebih dari 600 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD, CSR, dan Baznas.
Di sektor infrastruktur, Pemkab telah menangani 36 km dari 83 km jalan rusak berat pada tahun 2025, dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2026.
Untuk tingkat desa, Pemkab mengalokasikan Rp81 miliar Bantuan Keuangan (BK) Desa untuk mendukung pembangunan dan pelayanan dasar.
Sementara pada sektor kesehatan, UHC Mojokerto ditingkatkan hingga Rp66 miliar, memungkinkan warga mendapatkan layanan BPJS cukup dengan menunjukkan e-KTP tanpa menunggu masa aktivasi.
“Di Kabupaten Mojokerto, dia sakit bawa KTP, dicatat oleh petugasnya, seketika itu juga aktif dan mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati yang biasa disapa Gus Bupati itu turut mengapresiasi Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH yang diluncurkan dalam kegiatan tersebut, dan berharap TRC mampu menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan lingkungan.
“Kami berharap tim reaksi cepat ini bisa menangani kondisi persampahan yang ada di Kabupaten Mojokerto, seperti pohon tumbang, air yang tidak mengalir karena tersumbat sampah-sampah itu, kemudian bisa ditangani oleh tim reaksi cepat,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Gus Bupati mengharapkan kegiatan yang diselenggarakan ini dapat meningkatkan kinerja, kerja sama, dan perhatian seluruh elemen masyarakat terhadap lingkungan sekitar demi mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.
“Kami tidak akan bisa menangani permasalahan ini sendiri. Kami butuh kerja sama dari semua stakeholder dan pemangku kepentingan di Kabupaten Mojokerto untuk bergerak dan bekerja bersama-sama menangani persoalan persampahan,” pungkasnya.(juni)
