ADVETORIAL : DPRD Kabupaten Ponorogo Aspiratif, Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Posted by: Reply 282 Views

Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Ponorogo dengan lembaga dan instansi terkait (Foto Agus Zahid)

KJ, Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo selalu memperhatikan aspirasi masyarakat, hal itu tentunya sangat baik, karena sesuai dengan visi Pemerintah Ponorogo untuk membangun Ponorogo lebih maju berbudaya dan relegius. Lebih maju dibidang apapun, termasuk dibidang infrastruktur, sumberdaya dan ekonomi atau kesejahteraan masyarakatnya. Berbudaya mendorong budaya masyarakat  Ponorogo yang sudah baik agar terus ditingkatkan dan dipelihara. Sedangkan dibidang relegius mendorong norma –norma agama dapat diamalkan oleh masyarakat Ponorogo sesuai dengan keyakinan dan kepercayaanya masing-masing.

Berikut adalah beberapa aspirasi masyarakat Ponorogo yang telah ditindak lanjuti oleh DPRD Ponorogo sesuai dengan tugas pokoknya atau tupoksinya.  Antara lain, untuk mengantisipasi  meningkatnya  angka perceraian dikalangan TKI Ponorogo dan memberikan solusi kepada masyarakat agar mudah dalam mengurus sertifikat tanah secara konvensional serta mendorong masyarakat agar memanfaatkan produk-produk  Pegadaian secara maksimal, utamanya yang menguntungkan masyarakat.

Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo telah menggelar Rapat Gabungan di Gedung Sasana Praja.
Rapat Gabungan antara  DPRD Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait ini,  bertemakan Sosialiasasi Perlindungan TKI, Sosialisasi Mengenai Pegadaian, dan Sosisalisasi Mengenai Pertanahan. Rapat di hadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Ponorogo, Instansi terkait, seluruh Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Ponorogo, Rabu  18 Februari 2020 lalu.

 

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, S.Pd mengatakan, rapat gabungan sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, terkait persoalan TKI dan masih banyaknya angka perceraian di kalangan mereka. Padahal, untuk mewujudkan Kota Ramah Anak persyaratanya antara lain adalah keluarga sakinah dan bahagian, dengan kata lain harus meminimalisir angka perceraian, bila perlu mengesankan di masyarakat bahwa mengurus proses perceraian itu sulit. Sehingga pasangan suami istri tidak mudah melakukan perceraian.” Ini bentuk ikhtiyar dan “ijtihad” kita selaku dewan untuk mencegah terjadinya perceraian dikalangan mereka (TKI,red), oleh karena itu kita adakan rapat gabungan, sekaligus sosialisasi tentang perlindungan TKI, karena salah satu prasyarat mewujudkan kota ramah anak adalah keluarga bahagia dan utuh (tidak bercerai,red),” terang Ketua DPRD Ponorogo Sunarto Spd.

Selain soal perceraian TKI, pihaknya juga menindak lanjuti terkait aspirasi proses pembuatan sertifikat tanah yang masih terkesan berbelit belit  birokrasinya. Untuk yang prona memang sudah terbukti baik.Namun yang tidak melalui program  (konvensional) masih banyak keluhan (“masih melalui beberapa meja”,red). Dengan adanya rapat gabungan dan sosialisasi tentang pertanahan ini diharapkan kedepan lebih mudah dan tidak berbelit belit lagi.” Rapat gabungan ini, nanti kita tindak lanjuti di tingkat komisi komisi yang membidangi masing masing.,” lanjut Ketua Dewan.

Mengenai soal pegadaian dimaksudkan agar masyarakat dapat memamfaatkan produk produk yang bermanfaat dan meringankan mereka. ” Kalau soal pegadaian misalnya soal gadai jika dibandingkan dengan pinjaman ternyata bunganya lebih murah, yang demikian ini masyarakat perlu tahu sehingga bisa dimanfaatkan,” imbuh Ketua DPRD Sunarto Spd.

Pada Rapat tersebut juga terdapat tanya jawab dengan Moderator Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, SH., M.Si, Ketua Fraksi Nasdem Mukridon Romdloni ST. Nampak pula Wakil Ketua Anik Suharto S.so.
Sebagai Narasumber pada acara tersebut dari Deputi Ponorogo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ponorogo.

Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapenpeda) (Foto dok)

Adapun guna memenuhi kebutuhan untuk lebih lancar dan berpayung hukum  semua agenda kerja maupun kegiatan dalam rangka untuk lebih memajukan Ponorogo itu, DPRD Ponorogo menggelar rapat dengan instansi terkait untuk  Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Rapat di gelar  di ruang Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo yang dipimpim oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo        H. Wahyudi Purnomo, M.Si. (18/2) lalu yang  Intinya, tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.4/04/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.

Pada Rapat Bapemperda tersebut membahas 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.

Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo Gelar Rapat bersama BPPKAD dan Dishub.(Foto dok)

Sebelumnya terkait dengan masalah parkir di jalan umum, yang sebagian besar penggunanya adalah masyarakat Ponorogo, Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo telah Menggelar Rapat bersama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Dinas Perhubungan (DISHUB) pada hari Jum’at tanggal 07 Februari 2020 lalu di Ruang Banggar DPRD Kabupuaten Ponorogo.

Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo bersama BPPKAD dan DISHUB juga turut menghadirkan perwakilan Juru Parkir (Jukir) membahas tentang Parkir Jalan Umum agar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.(ADVETORIAL)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below