DPRD Kabupaten Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati TA 2020

Posted by: Reply 28 Views

KJ, Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo 8 Maret 2021 menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran (TA) 2020. Rapat di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno SH Msi yang juga sebagai Ketua Pansus dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko SE MM dan Wakil Bupati Hj Lisdyarita SH beserta Forpimda dan jajaranya.

Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2020 ini dibacakan oleh Anik Suharto Ssos,yang juga Wakil Ketua DPRD Ponorogo dari Fraksi Gerindra.

Rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Ponorogo kepada pemerintah daerah pada rapat paripurna tersebut antara lain, jika format penyusunan dokumen LKPJ Bupati Ponorogo tidak lagi mempedomani lampiran 3 Peraturan Pemerintah (PP) No 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat, tetapi harus merujuk pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 tahun 2020, tentang pelaksanaan PP No 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

 

Berikutnya, dasar hukum penyusunan dokumen LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo TA 2020 sudah tersaji secara komperhensif sesuai hierarchi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa cacatan dan masukan antara lain : – Ada peraturan perundang undangan yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Namun tidak disebutkan perubahan perubahanya. Misalnya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Berikutnya lagi, ada beberapa peraturan penting dan terkait dengan LKPJ Bupati Ponorogo TA 2020 yang belum dicantumkan sebagai dasar hukum, misalnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo tentang APBD Kabupaten Ponorogo TA 2020. Perda Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo TA 2020 dan Perbub tentang rencana kerja pemerintah daearah tahun 2020.

Terkait Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2020, DPRD menilai jika Visi dan Misi pembangunan daerah sudah disampaikan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021, berikut perubahanya. Namun belum diuraikan sejauh mana tingkat pencapaian RPJMD tersebut dalam LKPJ Bupati Ponorogo TA 2020 ini.

Mengingat LPKJ TA 2020 ini merupakan pelaksanaan akhir penyelenggaraan pemerintah masa bhakti bupati dengan RPJMD tahun 2016-2021. Sehingga tidak dapat disimpulkan apakah RPJMD itu sudah tercapai dengan baik atau bahkan belum dapat dicapai dengan baik. Kesempatan untuk menyapakan rekapitulasi hasil penyelenggaraan pemerintah oleh bupati sepanjang masa bakti 5 tahun ada pada LKPJ TA 2020 ini karena sudah tidak ada LKPJ akhir masa jabatan (AMJ).

Namun demikian Pansus DPRD berkesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan baik wajib berkaitan dengan pelayanan dasar , wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pilihan urusan penunjang dan urusan pendukung, sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar, sehingga hal itu dapat digunakan sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan daerah.

Pansus DPRD memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur serta keberhasilan pencapaian kemajuan terhadap indikator indikator pembangunan daerah.

Agus Dwi Prayitno SH Msi ketika dikonfirmasi usai rapat paripurna mengatakan, pihaknya memberikan catatan-catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ yang harus dilaksanakan bupati atau pemerintah daerah tahun berikutnya. Rekomendasi ini disampaikan bukan kepada orang perorang namun disampaikan kepada bupati selaku kepala daerah

“Ini yang kami sampaikan sangat kebetulan, ketika paripurna dalam nota disampaikan Pak Ipong, pada akhir ini sambutan disampaikan oleh Pak Giri, ini merupakan pemerintahan baru artinya rekomendasi yang kita sampaikan kepada bupati itu tidak kepda orang perorang, tetapi kepada kepala daerah atau dalam hal ini tentunya Pak Giri dan Bu Lisdyarita bisa melaksanakan rekomendasi dari kita untuk anggaran tahun berikutnya,” terang Dwi Agus Prayitno.

Agus Dwi Prayitno berpendapat jika LKPJ tersebut dinilai tebal sehingga perlu adanya ringkasan -ringkasan agar cepat dimengerti atau dipahami dengan jelas. “LKPJ ini tebal, menurut hemat kami perlu ada ringkasan sehingga kita bisa lebih cepat. Kalau yang lainya sudah sesui dengan PP No 13 tahin 2019,” pungkasnya.

 

Sebelumnya Bupati H Sugiri Sancoko SE MM menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada anggota DPRD yang telah membahas LKPJ Bupati Ponorogo tahun 2020 ini, semoga senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT.” Kami dan wakil bupati, atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya terutama kepada anggota dewan perwakilan rakyat yang telah membahas LKPJ Bupati Ponorogo tahun 2020 ini, semoga senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT,” ucapnya.

Bupati Sugiri menambahkan, pihaknya akan menindak lanjuti rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah tahun 2021. Ia berharap semoga menjadi dorongan yang kuat sekaligus meningkatkan capaikan kerja pada tahun mendatang .”Rekomendasi akan kita tindak lanjuti sebagi perbaikan kinerja pemerintah daerah tahun 2021,” tambahnya.(Agus)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below