DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021 -2026

Posted by: Reply 322 Views

KJ, Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo Kamis Malam 15 April 2021 menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sunarto Spd dan dihadiri sejumlah Wakil Ketua H Miseri Efendi SH MH dan Anik Suharto Ssos serta sejumlah anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat paripurna tersebut Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan wakil Bupati Lisdyarita.

Usai membuka Rapat Paripurna, Ketua DPRD Sunarto Spd selaku pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan kepada juru bicara masing- masing Pansus dari komisi-komisi di DPRD untuk menyampaikan hasil sidang atau pembahasan masing- masing dihadapan Rapat Paripurna tersebut.

 

Berdasarkan pantaun, hampir semua komisi di DPRD (4 Pansus) memberi rekomemdasi terhadap RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 yang diajukan oleh Pemkab Ponorogo untuk ditindaklanjuti agar lebih baik sesuai dengan visi- misi bupati.

Terutama soal terjadinya formulasi visi-misi bupati dan wakil bupati yang semula berjumlah 9 visi diformulasikan menjadi 6 visi sebagaimana yang dibahas dalam Pansus A (komisi A).

Selain itu, DPRD merekomendasikan, visi-misi yang belum disampaikan dalam RPJMD awal ini, agar dimasukan secara jelas dalam RPJMD tersebut.

Pansus A ( Komisi A) dalam laporanya menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil pembahasan DPRD dengan tim pemerintah kabupaten terjadi reformulasi visi misi bupati dan wakil bupati yang semula terdapat 9 misi direformulasi menjadi 6 misi. Namun demikian dianggap tidak mengubah subtansi awal pencapaian visi misi.

Selain itu terjadi perbedaan jumlah data penduduk antara data dari Dukcapil dengan yang tercantum RPJMD sekitar 100.000 orang.

Mengenai alokasi ADD sebesar 27 persen berdasarkan pembahasan, 27 persen tersebut bukan ke desa (ADD), karena itu dengan tidak merubah subtansinya, DPRD meminta anggaran 27 persen harus dicantumkan ke dalam RPJMD.

Begitu juga dengan soal anggaran RT 10 juta pertahun dan bantuan guru madrasah diniyah yang belum termuat dalam RPJMD.”Karena itu komisi A merekomendasikan agar ditindaklanjuti,” jelas jurubicara Pansus A (Komisi A), membacakan hasil pembahasan yang telah ditandatangani Dwi Agus Prayitno, Ketua Pansus A.

Kemudian untuk Pansus B antara lain merekomendasikan agar pemkab menganalisa keuangan yang lebih efektif dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

Selain itu, DPRD meminta agar semua visi- misi yang disampaikan bupati dan wakil bupati harus dimasukan dalam RPJMD. ” Hal ini sebagaimana mana pasal 26 UU No 23 tahun 2014, tentang Pemda dan RPJMD,” terang juru bicara Ribut Riyanto membacakan hasil pembahasan yang ditanda tangani Sunarto Spd, Ketua DPRD Ponorogo yang juga Ketua Pansus B.

Sementara itu juru bicara Komisi C ( Pansus C) H Miseri Efendi SH MH antara lain merekomendasikan tentang perlunya tata wilayah dan peningkatan perekonomian berbasis pengembangan ekonomi rakyat dan lain-lain.

Begitu juga dengan Pansus D (Komisi D) yang antara lain merekomendasikan agar melakukan peningkatan pelayanan dibidang kesehatan dan meningkatkan kwalitas pendidikan di Ponorogo.

Demikian antara lain rekomendasi dari Pansus A,BC dan D atau komisi- komisi di DPRD Kabupaten Ponorogo, sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021- 2026.

Rekomendasi DPRD terhadap rancangan awal RPJMD ini tidak boleh dikesampingkan karena telah tercantum pada nota kesepakatan tersebut yang telah ditanda tangani antara Bupati selaku pihak pertama dan DPRD selaku pihak ke dua.

Setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan awal RPJMD tersebut, dalam waktu 2 hari akan di kirim ke Gubernur Jawa Timur.(Agus)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below