Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Minta Kepada Pemerintah Daerah Agar Melakukan Upaya Nyata Terhadap Pertambangan Yang Diduga Ada Yang Tak Berijin

KJ, Ponorogo – Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Kamis, 21 Januari 2021 memanggil Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo, H. Sapto Djadmiko. Pemanggilan tersebut terkait banyak bermunculan pertambangan pasir maupun batu yang diduga tidak memiliki izin operasional.

Dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang dipimpin Ketua Komisi A Eko Retno itu, para wakil rakyat meminta kepada pemerintah agar segera melakukan upaya nyata agar pertambangan liar tidak merajalela, karena itu perlu diatur.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Suharlianto mengaku jika permasalahan tambang cukup rumit karena semua regulasi pertambangan ada di pusat. Namun demikian dirinya mempertanyakan peran pemerintah daerah untuk mengatur soal tersebut agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat.

” Dengan melihat itu tentunya tidak bisa diam begitu saja dan harus ada tindakan. Melihat pertambangan liar dan itu menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Mosok tambang tidak berijin dengan leluasa melakukan eksplorasi dan kita semua diam. Hanya karena tak memiliki kewenangan.”ucap politisi PKS asal Dapil 5.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah segera melakukan upaya nyata agar pertambangan liar tidak merajalela dan harus diatur.

“Jika perlu di lokasi tambang diberi papan pengumuman. Tambang tak berijin dan atau tambang berijin.”pinta Suharlianto sambil tersenyum.

Sementara itu Anggota Komisi A lainnya Wahyudi dari Partai PAN meminta agar kedepan pemerintah mulai memikirkan perlunya Ponorogo memiliki perda Pertambangan. Hal itu untuk memperkuat posisi pemerintah dalam melangkah ketika menjumpai hal semacam itu, sekaligus untuk melindungi lingkungan dari ancaman kegiatan pertambangan.

Hal serupa diungkapkan Romdhon, dari partai Nasdem, dirinya meminta kepada kepala dinas untuk menyiapkan data perusahaan tambang di Ponorogo. Mana yang legal maupun mana tambang yang ilegal. “Data itu sangat penting agar tidak saling tuduh. Mana tambang resmi dan mana tambang tak resmi.”jelasnya.

Begitu juga dengan Eko dari Partai Golkar yang juga angat sependapat dengan kawan-kawan anggota di komisi A DPRD Ponorogo. Dirinya meminta agar supaya tambang liar bisa ditertibkan. Karena, jika dibiarkan akan menciderai keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, pihaknya juga kasihan terhadap pertambangan yang memiliki ijin lengkap sementara tambang tak berijin bebas leluasa menambang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo, H. Sapto Djadmiko menyampaikan jika sesuai dengan data terdapat 20 perusahan tambang di Ponorogo yang berijin.

“Sesuai data yang ada di kantor kami, setidaknya ada 20 perusahaan tambang yang pasti memiliki ijin operasional. Karena atas dasar ijin yang dikeluarkan propinsi maka kami baru bisa mengeluarkan ijin lingkungan.”Jelas Sapto Djadmiko dihadapan anggota Komisi A DPRD Ponorogo.

Hanya saja lanjut Sapto, pihaknya tidak berani menjamin apakah dari jumlah itu semuanya masih beroperasi atau mungkin batas waktu ijin tambangnya habis kemudian apakah sudah melakukan perpanjangan atau tidak.

“Semenjak tahun 2014 kita tidak lagi memiliki kewenangan atas pertambangan. Karena semua ijin diambil alih oleh propinsi.”lanjut Sapto.

Dengan aturan tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengurus ijin pertambangan, sehingga tidak ada lagi kontrol dari pemerintah daerah.

“Hanya saja, ketika ada pihak mengajukan ijin tambang dan pihak propinsi mau mengeluarkan ijin operasional maka pihaknya mendapat tembusan atau salinan putusan atas ijin tambang yang dikeluarkan propinsi kemudian pihak kami menindaklanjuti untuk ijin lingkungannya.”ungkap Sapto.

Namun seiring berjalannya waktu, regulasi soal tambang semenjak tahun 2021 maka semua jenis perizinan pertambangan diambil alih pusat atau dalam hal ini oleh kementerian ESDM sehingga propinsi juga tidak lagi berwenang mengurusi izin.

“Aturan itu mulai berlaku Januari 2021. Hingga saat ini kita juga belum tahu persis seperti apa nantinya.”ungkapnya jujur.(Gus)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below