Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pusat Dan Daerah Regional 1 Tahun 2020

Posted by: Reply 979 Views

KJ, Surabaya — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan nasional (Rakorteknas) pusat dan daerah regional 1. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dari tanggal 2 – 6 Maret 2020 di hotel Shangrilla, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/3/2020).

Berdasarkan amanat Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 259 ayat (1) mengamanatkan bahwa, pencapaian target pembangunan nasional merupakan pusat dan pemerintah daerah melakukan upaya Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dalam rangka terwujudnya efisiensi dan efektifitas pencapaian terget pembangunan nasional yang dilakukan melalui koordinasi teknis pembangunan dan Penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Masing – masing OPD yang ada di regional 1, menyampaikan 2 (dua) usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan didanai oleh APBN disertai dengan rincian data usulan.

Menurut Sekretaris Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil Desk pada urusan Pertanahan. Kementerian teknis menginginkan penguatan terhadap fasilitasi kepada masyarakat Hukum Adat (MHA) terutama terkait penetapan Perda / Pergub delinasi kawasan MHA di kabupaten-kota. Selain itu Kementerian terkait mengharapkan adanya dukungan melalui APBD dalam bentuk sosialisasi hak ulayat MHA, kata H. Sarbini Haerah, S.Sos., M.Si.,

“Kemudian dalam rangka peningkatan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Kementerian akan melaksanakan Penguatan dalam bentuk Fasilitasi pembiayaan Kegiatan GTRA di Sulawesi Selatan tahun 2020 pada level Provinsi dan 3 kabupaten (Wajo, Luwu dan Luwu Utara). Sementara rencana tahun 2021 akan dilaksanakan tetap di level Provinsi dan di 9 kab/kota (Makassar, Pangkep, Gowa, Maros, Jeneponto, Takalar, Barru, Bone dan Wajo). Informasi lainnya adalah akan dilakukan redistribusi dan legalisasi bidang tanah di Sulawesi Selatan yang di targetkan sebanyak 124.969 bidang dengan satuan target Kepala Keluarga, ujar mantan PLT Diskominfo Sulsel itu.

Sementara itu, Kasi Program Disperkimtan Sulsel mengatakan, Pemerintah Pusat mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat memastikan dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka fasilitasi penyediaan PSU perumahan yang merupakan pemenuhan target RPJMN terkait indikator Rumah Tidak Layak Huni pada lokasi-lokasi pembangunan Pemerintah Pusat untuk dapat dialokasikan ke dalam RKPD 2020.

“Dukungan Pemerintah pusat terhadap penanganan kawasan kumuh, dengan melakukan percepatan penyelesaian SK Gubernur Penetapan Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini menjadi instrumen penguatan dalam pelaksanaan penataan dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan, pungkas Irwan.

Pewarta Kabarjagad Agus Situju Haerah

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below