Gandeng Polda, BI Jatim Tertibkan Money Changer Bodong

Posted by: Reply 111 Views

KJ,Surabaya –  Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia.

Kegiatan penertiban ini dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2019 terhadap pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim, Amanlison sembiring mengatakan, dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016, tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Bank Indonesia yang merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau dikenal dengan istilah ‘money changer’ maka BI akan menertibkan money changer tanpa izin alias bodong.

“Hasil penertiban KUPVA tidak berizin tersebut terdapat dua KUPVA yang berkeinginan mengajukan izin, dan sepuluh KUPVA menyatakan ingin menutup lokasi usaha, atau menghentikan kegiatan penukaran valuta asing.” ujarnya dalam siaran pers BI Jatim, Rabu (04/09/19).

Ia menjelaskan, dari penertiban diketahui bahwa para pelaku tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta asing, namun juga berusaha sebagai toko emas dan pengusaha tour & travel.

Sejauh ini, ujar Amanlison, pihak-pihak yang ditertibkan telah bersikap koperatif sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. 

Dirinya menegaskan, terhadap seluruh pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempel stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin ke Bank Indonesia. 

“Selanjutnya KPwBI Provinsi Jawa Timur akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-phak tersebut.” terangnya.

Amanlison kembali mengatakan, kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP.

Ia menerangkan, sebelum melakukan penertiban terhadap pelaku KUPVA tidak berizin tersebut, KPwBI Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya persuasif melalui himbauan untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia, antara lain melalui sosialisasi, maupun mendatangi lokasi usaha dan meminta pihak-pihak dimaksud untuk menandatangani surat pernyataan, yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya, dan segera mengajukan izin kepada KPwBI Provinsi Jawa Timur.

“Kegiatan penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan bersama Polda Jawa Timur, dan terus melakukan evaluasi atas kegiatan penertiban dimaksud.” ungkapnya. (Tris)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below