KJ, Surabaya – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur terus berusaha keras menjaga stabilitas berbagai komoditas, guna menjaga inflasi ditengah penanganan Covid-19.
Dalam pertemuan TPDI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/05/20), Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa, langkah kebijakan pemulihan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki dua sisi, baik demand dan supply melalui relaksasi beberapa kebijakan dalam mendorong konsumsi, mendukung dunia usaha dan mempertahankan investasi, serta mendukung ekspor-impor.
“Diharapkan dapat muncul adanya inovasi yang mendukung implementasi new normal dan perbaikan ekonomi ke depan. Inovasi tersebut diharapkan berasal dari TPID Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat menjadi role model inovasi nasional.”ujar Kofifah, Jumat (29/05/20).
Sementara, Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur menambahkan, bahwa sejak terjadi pandemi COVID-19, komoditas di wilayah Jawa Timur tidak mengalami gejolak harga yang cukup signifikan.
“Bahkan tekanan harga di periode HBKN Idul Fitri 2020 pun relatif normal tidak setinggi pola historisnya.”terang Kepala BI Jatim tersebut.
Namun demikian, kata Difi, terdapat tiga tantangan utama pengendalian inflasi Provinsi Jawa Timur, Pertama kendala distribusi pangan di tengah penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah, Kedua penurunan demand masyarakat akibat pelemahan daya beli dan dampak psikologis penyebaran COVID-19, yang berpengaruh pada potensi deflasi komoditas yang lebih dalam.
“Dan Ketiga antisipasi dampak perpanjangan penerapan PSBB maupun kondisi new normal pasca COVID-19 terhadap kecukupan stok dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.”terang Difi.
Dalam menjawab tantangan tersebut, jelas Difi, apresiasi diberikan kepada TPID Provinsi Jawa Timur yang telah mengambil berbagai langkah inovasi, salah satunya berupa kelembagaan Lumbung Pangan Jatim, yang tidak hanya menjadi wadah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Timur, namun ke depan juga diharapkan dapat berfungsi menjadi pusat kerjasama antar daerah khususnya untuk komoditas pertanian di Indonesia.
Difi menyampaikan, bahwa pasca High Level Meeting TPID perlu adanya evaluasi dan penguatan fungsi Lumbung Pangan Jatim, sehingga dapat berjalan optimal dalam pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang.
“Selain itu juga penting dilakukan upaya mapping stok komoditas pangan Jawa Timur yang nantinya dapat menjadi landasan Kerjasama Antar Daerah berdasarkan data neraca pangan yang akurat.”ungkap Difi. (Tris)
