4.880 Laptop Yang Datang Tidak Sesuai Pesanan, Maidi: Kami akan Menempuh Jalur Hukum 

Kabarjagad,Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terpaksa membatalkan pendistribusian 4.880 laptop yang menjadi program laptop gratis bagi siswa siswi Sekolah Dasar (SD) kelas 5 dan kelas 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Madiun.

Pasalnya ribuan Laptop yang datang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati Pemkot Madiun dengan PT. Pins Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Telkom selaku penyedia barang. Pemkot Madiun juga sudah melayangkan surat pemutusan kontrak pengadaan laptop dengan PT. Pins Indonesia tersebut.

“Ada satu kendala mengalami kegagalan, masalah pengadaan laptop. Sesuai laporan tim, setelah adanya pemeriksaan bahwa laptop itu tidak sesuai spek di kontrak,”ujar Walikota Madiun, Maidi saat konferensi pers di Halaman Balai Kota Madiun pada Selasa (4/1/2022).

Maidi menjelaskan Spesifikasi laptop yang tercantum dalam perjanjian kontrak kerjasama seharusnya bermerk Axioo Pro G5 i3-6157U, RAM 8G DDR4, HDD 1 TB, layar 14 inch, windows 10, akan tetapi barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi. Laptop tersebut hanya dilengkapi dengan memori DDR3 Yang berarti memiliki spek lebih rendah.

“Setelah dicek oleh tim pemeriksa dari Politeknik Negeri Madiun (PNM) ternyata tidak sesuai pesanan. Kami akan menempuh jalur hukum, namun prosesnya akan kami konsultasikan dahulu dengan tim hukum dari Kejaksaan dan Kepolisian,” jelas Maidi 

Dengan kejadian tersebut, Maidi menuturkan, Pemerintah Kota Madiun merasa dirugikan karena proses pembagian Laptop yang seharusnya bulan Januari ini menjadi terhambat.

 “Kita sudah dirugikan karena proses pembagian laptop ke siswa serta program unggulan Walikota jadi terhambat,” papar orang nomor satu di Pemerintahan Kota Madiun tersebut

Secara tegas Maidi menolak laptop yang sudah terlanjur datang dan tidak bersedia untuk mencairkan dana APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah) untuk pembayaran ribuan laptop yang nilainya mencapai 35 milyar rupiah tersebut.

“Ini yang penting, bahwa uang APBD tidak saya cairkan, tidak saya keluarkan untuk laptop ini. Ini tidak bisa ditawar,” tegas Mantan Sekda Kota Madiun ini. 

Maidi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wali murid yang anak – anaknya sebagai calon penerima laptop, bahwasanya piranti penunjang belajar yang seharusnya sudah bisa diterima bulan Januari ini harus ditunda sampai proses hukum kasus ini selesai.

“Saya mohon maaf juga kepada wali murid, laptop gelombang 2 ini ada kendala. Gelombang pertama sudah dibagikan kepada anak-anak di APBD tahun 2020 sebanyak 5.425 laptop. Itu pada waktu masa pandemi, digunakan cukup bagus, semua lancar,” tambah Maidi.(DEP/djr)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below