KJ, Ponorogo – Bupati Ponorogo Drs H Ipong Muchlissoni menyatakan akan membentuk tim khusus untuk menangani soal fenomena “Tanah Bergerak” atau likuifaksi di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung yang berdampak pada 36 KK dan 1 bangunan sekolah SD 02 yang kini masih tersisa 2 gedung.
Bupati Ipong menunjuk Wakilnya Dr Soejarno sebagai ketua tim dengan melibatkan beberapa OPD antara lain Dinas PUPKP, Dinas Pendidikan, BPBD Bagian Kesra dan lain-lain. Tim ini diminta untuk melakukan survey dan merekomendasikan langkah yang harus dilakukan untuk merelokasi mereka yang terdampak fenomena tersebut.
Bupati minta untuk merekomendasikan sekolah SD sekurang-kurangnya 30 hari sejak di bentuk dan diberikan SK. Dan untuk memberikan rekomendasi terkait relokasi 36 KK sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 hari sejak dibentuk dan diberikan SK sudah harus dilaporkan atau dikirim ke bupati.
” Rekomendasi ini, nanti sebagai dasar bupati memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan ini harus jalan,” tegas Bupati Ipong saat meninjau lokasi disekitar fenomena “Tanah Bergerak” Desa Tugurejo Minggu 9 Februari 2020.
Bupati mengatakan, permasalahan ini harus ditangani secara cepat dan tidak perlu flash back kebelakang. Selain itu, harus melibatkan semua pihak, karena tidak akan mampu ditangani oleh salah satu pihak saja. Pasalnya, bencana tanah bergerak itu tidak hanya menelan bangunan sekolah dasar saja, tetapi juga berdampak pada keselamatan 36 KK yang terdiri dari sekitar 119 jiwa.
” Masalah ini harus kita tangani bersama sama, semua OPD terkait harus dilibatkan, sebab umpama dinas pendidikan saja, tentu akan berhenti karena lahan relokasi untuk sekolah tidak mendapat rekomendasi dari Pusat Volkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Makanya harus ditangani bersama-sama.Saya yakin kalau bersama bisa.” Terang bupati.
Sebelumnya Kades Tugurejo Siswanto melaporkan sekitar 4 tahun silam di desanya terjadi bencana tanah gerak seluas sekitar 20 hektar yang berdampak pada 36 KK atau sekitar 119 jiwa dan satu bangunan sekolah SD. Karena itu perlu direlokasi ke tempat yang aman untuk dijadikan tempat tinggal mereka. ” Lahan baru yang dibutuhkan untuk relokasi sekitar 10 hektar, sudah tersedia 4 hektar, sejauh ini sudah ada 2 KK yang pindah,” ungkap kades. (Agus Zahid)