Kabarjagad, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, meski harus menghadapi tantangan fiskal di tahun 2026. Hal ini menyusul proyeksi penurunan dana transfer dari pusat yang berkurang hingga Rp1,3 triliun.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian kita terhadap layanan dasar. Justru dalam situasi seperti ini, prioritas harus semakin jelas,” tegas Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam rapat pembahasan Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di ruang Angling Dharma, Senin (29/09/2025).
Berdasarkan data, dana transfer dari pusat pada tahun 2026 diproyeksikan turun drastis dari Rp4,5 triliun menjadi Rp3,2 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp1,3 triliun yang harus disiasati Pemkab.
Wabup Nurul Azizah menjelaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) akan menjadi instrumen penting untuk menopang belanja daerah di tahun mendatang. “Keberadaan SILPA sangat strategis untuk menjaga keberlangsungan program pemerintah,” ungkapnya.
Meski ruang fiskal terbatas, Pemkab Bojonegoro tetap berkomitmen menjalankan lima program prioritas pembangunan, yakni: Mengentasan kemiskinan,Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),Peningkatan layanan kesehatan,Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan Peningkatan konektivitas wilayah.
Menurut Wabup, kelima program tersebut harus terus dilanjutkan agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain mengandalkan SILPA, strategi lain yang ditempuh adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, upaya ini tidak dilakukan dengan menambah pajak atau retribusi baru yang bisa membebani warga.
“Fokusnya adalah mengoptimalkan potensi aset-aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Aset Pemkab yang belum dimanfaatkan harus dikelola lebih baik agar memberikan tambahan ruang fiskal untuk pembangunan,” jelas Nurul Azizah.
Dengan kombinasi strategi tersebut, Pemkab Bojonegoro optimistis kesinambungan pembangunan akan tetap terjaga. Wabup menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat.
“Dengan kebersamaan dan kerja keras, semua tantangan bisa dihadapi. Yang terpenting, setiap program pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.(imm)
