Kabarjagad, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan menggelar dua kegiatan pelatihan strategis, yakni Pelatihan Pengelolaan Data Spasial dan Pengisian Geoportal Daerah, serta Pelatihan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bonero Bojonegoro ini diikuti oleh lebih dari 100 ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan diselenggarakan selama lima hari, mulai tanggal 3 hingga 7 November 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi terhadap pela ksanaan pelatihan ini sebagai langkah nyata menuju transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. berkembang sangat cepat,
“Teknologi dan pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan akurat melalui layanan digital. SPBE menjadi bagian penting dari pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujar Bupati, Senin 3 November 2025.
Pelatihan pengelolaan data spasial bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis OPD dalam mengelola data spasial sektoral yang nantinya diintegrasikan ke dalam Geoportal Kabupaten Bojonegoro.
Diharapkan setiap OPD mampu menghasilkan minimal satu set data spasial sektoral yang dapat diunggah, serta berkomitmen memperbarui data secara berkelanjutan.
Sementara itu, pelatihan manajemen SPBE difokuskan pada peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, guna memperkuat pemahaman terhadap pentingnya integrasi satu data antara pemerintah pusat dan daerah.
Peserta juga diharapkan mampu menyusun rencana aksi penerapan SPBE sesuai kebutuhan instansi masing-masing.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada.
Materi yang diberikan mencakup pengantar sistem informasi geografis, manajemen data sektoral, transformasi digital berbasis data, manajemen risiko dan perubahan, hingga praktik terbaik penerapan SPBE.
Bupati Bojonegoro menegaskan pentingnya hasil pelatihan ini untuk menjadi dasar dalam peningkatan kualitas layanan publik di era digital.
“Semua informasi kini berbasis digital. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berpihak pada masyarakat.” pungkasnya. (imm)
