Kabarjagad, Bojonegoro – Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, membuka Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda) yang dihadiri oleh Operator dan Sekretaris Desa dari 28 Kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa di Ruang Angling Dharmo, Kamis 24 Juli 2025.
Acara yang diselenggarakan oleh BAPPEDA ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data desa sebagai fondasi utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan yang akurat.
Kepala BAPPEDA Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah menjelaskan bahwa Bimtek ini sangat penting untuk penyamaan persepsi pemutakhiran data guna mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten. Dengan 54.016 KK data kemiskinan daerah saat ini, pemutakhiran data setiap semester oleh desa/kelurahan adalah krusial. “Data yang akurat adalah dasar untuk perencanaan kegiatan 2026 dan akan didokumentasikan dalam dashboard demi program yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Wakil Bupati Nurul Azizah menegaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus berbasis data valid. “Data yang akurat akan memudahkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam merealisasikan program-program yang tertuang dalam RPJMD, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi” Ucapnya. Beliau juga mengingatkan agar Sekretaris Desa berperan aktif dalam validasi data, tidak hanya menyerahkan kepada operator, karena Sekdes adalah bank data desa.
Data yang dimutakhirkan meliputi informasi kemiskinan, stunting, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kondisi rumah, anak tidak sekolah, hingga data disabilitas dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bimtek ini juga membahas berbagai program unggulan Pemkab Bojonegoro yang menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, seperti program Gayatri, Lele Buis Beton, Domba Kesejahteraan, dan penyediaan bibit pertanian. Untuk peningkatan IPM, program beasiswa, peningkatan tingkat pendidikan, dan kesehatan, termasuk penanganan stunting, menjadi prioritas.
Nurul Azizah juga menjelaskan terkait kekuatan APBD Bojonegoro, serta pengalokasian sebagai dana abadi mulai tahun 2026 untuk pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan. Dengan pemahaman ini, Sekretaris Desa diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat terkait penggunaan dana APBD secara transparan dan akuntabel.
Penyediaan data yang akurat dan terkini ini secara langsung akan bermanfaat bagi masyarakat karena memastikan program-program pembangunan dan bantuan sosial Pemkab Bojonegoro tepat sasaran dan efektif. Data yang valid memungkinkan intervensi yang terukur sesuai kebutuhan riil warga. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi aktif antara seluruh jajaran pemerintah desa dengan Pemkab Bojonegoro dalam penanganan kemiskinan.(Pro/imm)
