Kabarjagad, Bojonegoro – Wakil Bupati Bojonegoro, dalam sambutannya pada Konferensi Kabupaten PGRI Bojonegoro, Selasa 24 Juni 2025.menyampaikan permohonan maaf dari Bupati yang berhalangan hadir karena persiapan kedatangan Presiden RI pada tanggal 26 Juni. Konferensi ini juga menjadi momentum penting bagi PGRI Bojonegoro untuk memilih pemimpin baru periode 2025-2030.
Wakil Bupati menekankan tiga fokus utama yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sesuai arahan Presiden saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari lalu. Ketiga fokus tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini, Bojonegoro berada di urutan ke-27 dari 38 kabupaten/kota untuk angka kemiskinan. Untuk IPM, kita masih di peringkat 26, dan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 hanya 1,69%, menempatkan kita di urutan ke-37,” papar Wakil Bupati, menyoroti tantangan yang harus dihadapi.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah fokus pada penataan sumber daya manusia (SDM), termasuk di sektor pendidikan. Salah satunya adalah pengembangan SMA Taruna Pamong Praja sebagai sekolah unggulan. Selain itu, Bojonegoro menjadi salah satu daerah dengan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbanyak di Indonesia.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa proses pengangkatan THL (Tenaga Harian Lepas) menjadi PPPK menghadapi tantangan anggaran yang signifikan. Anggaran belanja pegawai saat ini mencapai Rp2,5 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp1,8 triliun. “Pendapatan murni Kabupaten Bojonegoro tanpa SILPA hanya sekitar Rp4,8 triliun, sehingga penataan anggaran menjadi krusial,” jelasnya.
Menanggapi masukan dari PGRI Provinsi terkait kenaikan tunjangan, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian. la mencontohkan tunjangan tenaga kesehatan yang sebelumnya dirasa masih rendah. “Seorang dokter di Puskesmas, tunjangan awalnya hanya Rp1.200.000. Setelah kami sampaikan kepada Bapak Bupati, beliau setuju untuk menaikkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi tenaga kesehatan,” ujarnya.
Untuk peningkatan IPM, Wakil Bupati menyoroti masih adanya 6.355 warga Bojonegoro yang belum menuntaskan pendidikan SMP dan SMA. “Ini menjadi PR kita bersama. Saya meminta saran dan masukan dari Bapak/Ibu PGRI bagaimana skema terbaik untuk peningkatan program Kejar Paket B dan C, mungkin dengan skema bantuan transportasi,” harapnya.
Wakil Bupati juga menyinggung tentang tunjangan kepala sekolah yang saat ini sebesar Rp121.000 di luar gaji pokok dan tunjangan profesi. la mengindikasikan bahwa TPP normatif untuk ASN saat ini dinilai terlalu tinggi dan akan dievaluasi berdasarkan kinerja.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan tantangan dunia pendidikan saat ini, di mana banyak sekolah swasta diminati karena menawarkan pelayanan dan kepercayaan yang lebih baik. la berharap, pemimpin PGRI Bojonegoro yang baru terpilih dapat bijaksana dan membawa sinergi yang kuat dengan Pemerintah Kabupaten pendidikan.(imm)
