Kabarjagad, Kediri – Kabupaten Kediri kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan secara daring, sebuah langkah maju untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat dan efisien.
Peresmian ini dihadiri langsung oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, Rabu (24/9/2025).
Mas Dhito (panggilan akrap Bupati Kediri) menjelaskan bahwa MPP Kabupaten Kediri adalah salah satu dari 11 MPP yang diresmikan secara serentak. Ini menjadikan Kabupaten Kediri sebagai salah satu dari 296 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki MPP.
“Yang menarik, Kabupaten Kediri memilih jalur yang berbeda, kalau beberapa kota kabupaten lain sudah dimulai, sudah di-running dulu MPP-nya, sudah jalan dulu baru di-launching. Kalau kita hari ini mulai, ya langsung launching juga gitu.” tutur Mas Dhito.
Mas Dhito mengatakan Saat ini MPP Kediri sudah memiliki 21 instansi dengan 85 layanan. Namun, ini hanyalah permulaan. Mas Dhito menargetkan penambahan 5 instansi lagi, sehingga total akan ada 26 instansi dengan 91 hingga 92 layanan.
Salah satu tujuan utama dibentuknya MPP ini adalah untuk menciptakan transparansi dan memberantas pungli (pungutan liar).
“Silakan saja bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang menemukan pungli… silakan dilaporkan,” kata Mas Dhito.
Ia juga menjamin bahwa upaya transparansi ini berlaku di seluruh kantor pemerintahan, tak hanya di MPP. Mas Dhito juga menyoroti salah satu layanan unggulan di MPP, yaitu bantuan pendampingan untuk Online Single Submission (OSS).
Mas Dhito menyampaikan layanan ini sangat membantu para pelaku usaha untuk mengetahui apakah lokasi usaha mereka terhambat oleh zonasi atau tidak. Sejak dibuka pukul 07.00, sudah ada tujuh orang yang datang untuk mendapatkan pendampingan. Hal ini menunjukkan betapa besar kebutuhan masyarakat akan layanan ini, terutama bagi mereka yang ingin membuka usaha.
“Semua layanan bisa diselesaikan dalam satu hari, meskipun saya mengakui bahwa setiap instansi memiliki kebijakan masing-masing,” harapnya. (Mar)
