Kabarjagad, Madiun – Program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi mulai dijalankan di Kabupaten Madiun.
Dua dapur pertama di Kecamatan Kebonsari telah siap memproduksi hingga 7.000 porsi makanan sehat setiap harinya.
Pemerintah pusat melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI) mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat.
Kabupaten Madiun menjadi salah satu daerah pertama yang menjalankan program ini.
Dua dapur MBG perdana telah didirikan di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari. Pada Jumat (2/5/2025), tim dari BP Taskin RI bersama Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pengecekan akhir sebelum dapur-dapur tersebut mulai beroperasi pada pertengahan Mei.
Wakil Kepala I BP Taskin RI, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa dapur MBG berada di bawah pengawasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertanggung jawab menjaga standar gizi dan efisiensi distribusi makanan.
“Dua dapur sudah siap produksi bulan ini. Empat dapur tambahan akan menyusul, semuanya di Desa Sidorejo, tepatnya di Dusun Kalilumbu, Penjalinan, dan Balungsari,” terang Nanik saat peluncuran dapur MBG di Kalilumbu.
Setiap dapur ditargetkan memproduksi 3.000 hingga 3.500 porsi makanan bergizi per hari. Penerima manfaat mencakup siswa TK hingga SMA, santri pondok pesantren, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Wilayah distribusi awal meliputi seluruh Kecamatan Kebonsari dan sebagian Kecamatan Geger.
Selain memperbaiki asupan gizi masyarakat, program ini juga dirancang untuk memberdayakan ekonomi lokal. Setiap dapur mampu menyerap hingga 47 tenaga kerja dari warga sekitar, mulai dari juru masak hingga petugas logistik.
Pasokan bahan pangan seperti beras, daging, sayur, dan telur akan mengandalkan hasil produksi petani dan UMKM lokal. Ini memberi peluang besar bagi pelaku usaha di desa untuk terlibat dalam rantai pasok dan mendapat penghasilan tetap.
Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, menyambut positif program MBG dan menilai langkah ini sebagai strategi jangka panjang pemerintah pusat dalam mengatasi kemiskinan.
“Program ini berdampak langsung pada tiga hal: kesehatan masyarakat meningkat, ekonomi desa bergerak, dan pendidikan anak-anak prasejahtera makin terjangkau,” ungkapnya.
Pemkab Madiun juga tengah menyiapkan inisiatif pendamping berupa Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan nonformal gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Berdasarkan estimasi BP Taskin, dibutuhkan 36 dapur MBG untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Madiun.
Untuk itu, pemerintah sedang memetakan lokasi-lokasi strategis, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur dan keamanan, dengan melibatkan TNI dan Polri.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Suardi Samiran, menyebut bahwa setiap dapur MBG akan diawaki oleh tiga personel inti dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI): seorang kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan.
Distribusi bahan pangan juga akan didukung oleh daerah tetangga seperti Ponorogo dan Magetan, untuk memastikan kelangsungan pasokan dan menghindari gangguan distribusi.
Dengan peluncuran ini, Kabupaten Madiun menjadi salah satu pionir dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis nasional, yang diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan dan gizi buruk di tingkat akar rumput. (Djr)
