Foto bersama pada kegiatan Implementasi P5HAM di Aula UIBU Kota Malang. (Fur/kabarjagad)
Kabarjagad, Malang – Upaya penguatan literasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Malang Raya mencapai titik krusial melalui kolaborasi lintas sektor yang digelar di Aula Universitas Insan Budi Utomo (UIBU), Jumat (14/11/2025). Acara bertajuk “Implementasi P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia)” ini menjadi forum kritis yang tak hanya menyasar Generasi Z, tetapi juga mempertanyakan secara mendalam status HAM di tengah masyarakat.
Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, memberikan penekanan kuat pada peran fundamental media dalam mengawal isu kemanusiaan. Ia menyebut sinergi antara pers dan perguruan tinggi sebagai kunci memperkuat literasi HAM di masyarakat.
“Pers bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga nurani sosial. Ketika wartawan dan perguruan tinggi bersatu, literasi HAM di masyarakat akan jauh lebih kuat. Kampus adalah pusat ilmu, dan jurnalis adalah penyampai realitas. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegas Cahyono, berharap kerja sama ini melahirkan diskusi kritis yang berkelanjutan.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa media memiliki kekuatan besar untuk mengawal isu-isu kemanusiaan dan membentuk opini publik, terutama dalam memastikan implementasi P5HAM tidak hanya berhenti pada konsep.
Dari unsur pemerintah dan legislatif, diskusi ini memperlihatkan adanya komitmen politik yang kuat, sekaligus menyorot aspirasi daerah.
Amanda Prameswari dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menekankan bahwa keberhasilan pemajuan HAM sangat bergantung pada kolaborasi tiga unsur: pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Sambil menyampaikan apresiasi kepada UIBU, ia menegaskan pentingnya dukungan mitra dalam menjalankan program HAM yang berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, yang hadir mewakili Dr. Ahmad Basarah (Anggota DPR RI), memastikan bahwa komitmen terhadap isu HAM tetap tinggi meskipun Basarah berhalangan hadir. Poin penting yang disampaikan Made adalah perjuangan untuk memajukan pendidikan, khususnya mengawal aspirasi UIBU untuk mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa kurang mampu.
“Kita berharap UIBU dapat menerima KIP. Ini menjadi aspirasi yang akan terus kami kawal karena berpengaruh langsung pada keberlangsungan belajar mengajar mahasiswa,” jelas Made.
Forum ini menjadi pemantik perenungan kritis dengan melempar pertanyaan tajam kepada peserta, yakni “Masih adakah HAM ?”
Nando Yussele Mardika S.H., M.Si, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Tenaga Ahli Ahmad Basarah, yang menjadi salah satu narasumber inti, menjelaskan bahwa program P5HAM kali ini memang khusus menyasar Generasi Z.
“Memang targetnya adalah generasi muda. Program ini bukan untuk korban (pelanggaran HAM), tetapi lebih pada penyadaran kepada generasi muda itu sendiri,” terang Nando.
Ia menambahkan, program yang merupakan bagian dari aspirasi anggota DPR RI ini bertujuan untuk melibatkan Gen Z dalam ‘demokrasi deliberatif’ di aspek hak asasi. Terkait tantangan implementasi HAM di Indonesia, Nando menunjuk pada satu kunci fundamental: political will dari pemerintah.
“Pertama, tentu butuh political will dari pemerintah. Saya lihat dengan adanya program ini, artinya ada kesadaran dari pemerintah,” tegas Nando, menyebutnya sebagai langkah maju untuk memastikan implementasi HAM sesuai amanat konstitusi (Pasal 28A-28J UUD 1945).
Acara ditutup dengan harapan agar sinergi antara Pers, Kampus, dan Pemerintah/DPR ini tidak berhenti pada forum seremonial, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi lahirnya masyarakat Malang Raya yang beradab, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. (Fr)
