Wali Kota Batu Nurochman saat menerima penghargaan TP2DD oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Ist)
Kabarjagad, Surabaya – Komitmen Pemerintah Kota Batu terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien di tingkat daerah berbuah manis. Dalam ajang bergengsi di tingkat Provinsi Jawa Timur, Kota Batu dinobatkan sebagai penerima penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Mota dengan Sinergitas Pemungutan Opsen Pajak Terbaik Tahun 2025.
Penghargaan prestisius ini diterima dalam rangkaian acara High Level Meeting (HLM) TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), TP2DD, dan TP2ED (Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital) Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Kota Surabaya, pada Selasa (25/11). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan menjadi forum strategis yang membahas isu-isu krusial seperti ketahanan pangan, stabilitas harga, serta percepatan digitalisasi ekonomi daerah.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyatakan bahwa penghargaan ini adalah validasi atas upaya serius Pemkot Batu dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pemerintahan.
“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen bersama dalam mengimplementasikan digitalisasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ini adalah bukti bahwa Pemkot Batu terus berkomitmen dalam mengakselerasi transformasi digital di daerah,” ujar Wali Kota Nurochman.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengakuan ini merupakan indikator keberhasilan dalam memperkuat pemungutan pajak yang efisien dan transparan. Sinergitas berbagai sektor, didukung sistem digital, telah berhasil meminimalkan kebocoran dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami di Pemkot Batu akan terus mendorong sistem pemungutan yang lebih efisien dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa percepatan digitalisasi adalah dasar mutlak bagi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Gubernur secara spesifik mengingatkan pentingnya pemanfaatan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam memperkuat layanan digital di pemerintah daerah demi meningkatkan efisiensi fiskal.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Batu menegaskan kesiapan daerahnya untuk menindaklanjuti. Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk terus memperkuat pemantauan harga komoditas, koordinasi antar-perangkat daerah, dan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga, khususnya dalam menghadapi tantangan inflasi yang terus membayangi perekonomian global.
Selain itu, transformasi digital akan terus ditingkatkan secara menyeluruh, tidak hanya pada sektor pelayanan publik, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan diwujudkan melalui elektronifikasi transaksi yang lebih efisien dan minim kebocoran.
Pemerintah Kota Batu menyambut baik komitmen Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat ekosistem digital dan menjaga stabilitas harga. Sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, BPS, dan pemerintah daerah se-Jawa Timur akan terus dioptimalkan, demi menciptakan ketahanan ekonomi daerah yang lebih kokoh dan berkelanjutan. (fr)
