Kabarjagad, Sidoarjo – Ratusan sopir truk dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL), Mereka berangkat dari kawasan Puspa Agro Sidoarjo menuju Kota Surabaya dengan iring-iringan sekitar 700 kendaraan, terdiri dari truk dan mobil pribadi.
Tidak hanya berasal dari Sidoarjo, para sopir juga datang dari daerah lain seperti Mojokerto, Jombang, dan Pasuruan. Aksi ini menyebabkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan utama menuju Surabaya, terutama di sekitar Bundaran Waru dan akses menuju Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur serta Polda Jatim. Rombongan kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Jawa Timur.
Koordinator aksi, Angga Firdyansyah, menjelaskan bahwa kebijakan ODOL dianggap memberatkan dan tidak adil bagi sopir truk mandiri atau dari perusahaan kecil. Menurutnya, penegakan aturan tersebut di lapangan seringkali timpang. Sopir dari perusahaan besar dinilai mendapatkan perlakuan lebih longgar meskipun sering melanggar kapasitas muatan dan turut menyebabkan kerusakan jalan.(19/6/2025).
“Kami menuntut kesetaraan dalam penegakan hukum. Banyak perusahaan besar yang justru melanggar aturan ODOL dan merusak jalan, tapi tidak pernah tersentuh hukum. Sementara kami, jumlahnya tidak seberapa, justru yang paling sering jadi sasaran,” tegas Angga.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurutnya, pasal tersebut hanya mengatur perubahan bentuk fisik kendaraan, bukan secara spesifik mengatur dimensi muatan berlebih. Akibatnya, sopir menjadi pihak yang paling terdampak, sedangkan pemilik barang atau perusahaan pengangkut sering luput dari tanggung jawab hukum.
“Kami mendesak adanya revisi terhadap pasal tersebut. Jangan hanya sopir yang disalahkan. Pengusaha dan pengguna jasa logistik harus ikut bertanggung jawab atas kelebihan muatan,” tambahnya.
Selain menolak ODOL, para sopir juga menuntut perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka. Salah satu tuntutan utama adalah pemberian jaminan kesehatan berupa BPJS gratis bagi seluruh sopir truk.
Aksi damai ini berlangsung tertib, meski sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama. Para pengunjuk rasa berharap pemerintah segera membuka ruang dialog dan mengevaluasi kebijakan yang selama ini dianggap merugikan para pekerja sektor logistik. (nik)
