Komisi A: Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Warga Medokan Semampir Dengan Pemkot Diselesaikan Jalur Hukum

Posted by: Reply 77 Views

KJ, Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan, perselisihan ganti rugi tanah  atas nama ahli waris yang masih hidup yaitu, Kijo, Yustina Ngadinem dengan Pemkot Surabaya sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum.

Hal tersebut terungkap hasil hearing antara ahli waris atas nama Bpk. Kijo yang beralamat di Medokan Semampir dengan Dinas PU Bina Marga, di ruang Komisi A, Kamis (15/04/21).

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono mengatakan, berdasarkan hasil hearing maka Komisi A memutuskan agar permasalahan terkait ganti rugi tanah di Medokan Semampir agar diselesaikan dengan jalur hukum. 

“Jika pelapor dalam hal ini ahli waris menang di jalur hukum, maka Pemkot Surabaya bersedia memberikan ganti rugi. Karena dari pihak ahli waris tidak pernah menerima pembayaran sama sekali dari Pemkot senilai Rp170 juta.”ujarnya di Surabaya, Kamis (15/04/21).

Dalam pertemuan itu, dengan tegas Sekretaris Komisi A Budi Leksono meminta kepada ahli waris agar menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemkot Surabaya dengan menunjukkan bukti-bukti secara hukum kepemilikannya tersebut. 

“Resume rapat, kami minta kuasa hukum ahli waris untuk menempuh jalur hukum. Karena pemkot belum ada kejelasan tentang ganti rugi 170 juta di tahun 2000 sampai sekarang kepada ahli warisnya,” tegas Cak Bulek sapaan akrabnya Budi Leksono.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, bahwa bukti-bukti kuat yang dimiliki ahli waris juga bisa sebagai bahan untuk melakukan gugatan dan 99 persen dapat dimenangkannya. 

“Intinya selama ini Wakijo pemilik lahan rumah pompa air ini belum pernah menerima sama sekali bentuk ganti rugi sebesar Rp 170 juta. Keputusan final hearing, kami serahkan kepada ahli waris untuk melakukan gugatan. 

Menanggapi keinginan ahli waris kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Cak Bulek menjelaskan, bahwa kita tidak tahu mengenai ganti rugi sudah ada apa belum. 

Namun, keyataannya lahan itu sudah tercatat di aset Pemkot Surabaya, berarti  diduga ada oknum yang memanfaatkan menerima dan mempermainkan anggaran Rp 170 juta tersebut. 

“Sebenernya ahli waris ini berharap uluran tangan atau bantuan dari Pemkot Surabaya. Tidak menunggu terlalu lama atau hingga menempuh jalur hukum. Tapi semuanya kembali kepada Pemkot Surabaya,” tandasnya. 

Sementara Kuasa hukum ahli waris, Jermias meyampaikan kecewa dengan hasil hearing kali kedua di Komisi A DPRD Surabaya. 

“Keinginan ahli waris kasus tanah ini bisa di musyawarahkan dengan Pemkot Surabaya. Namun, kita tetap disarankan menempuh jalur hukum menggugat Pemkot Surabaya atas tidak memberikan ganti rugi sebesar 170 juta kepada kliennya,” ujarnya. 

Selain itu, Jermias kecewa bahwa Pemkot tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran Rp 170 juta saat itu pengadaan telah mengeluarkan nilai yang harus dibayar kliennya.

“Ternyata di hearing Komisi A, tidak ada dokumen dari pemkot yang bisa ditunjukkan ke kita. Berarti indikasi bahwa kliennya tidak menerima uang tersebut. Jadi kami disarankan gugatan secara hukum,” ucapnya. 

Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati menyampaikan, bahwa rumah pompa Semolowaru 1 dikaim salah satu ahli waris dan belum pernah mendapatkan ganti rugi. 

“Bahwa rumah pompanya dibagun sejak tahun 1990, kemudian tercatat masuk di aset pemerintah tahun 2001. Jadi tidak mungkin kita memberikan ganti rugi. Kami sarankan kepada ahli waris bisa menempuh jalur hukum saja,”ungkapnya.(Trs)

 

 

 

 

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below