Foto : Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kabarjagad, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan turun langsung ke Jawa Timur, khususnya Madura, untuk mengawasi maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Wilayah tersebut disebut-sebut sebagai lumbung produksi sekaligus distribusi rokok ilegal yang kini meresahkan industri hasil tembakau (HT) nasional.
Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Kamis (25/9/2025), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah wajib melindungi pasar rokok legal yang selama ini menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara. Ia menilai tidak adil bila industri resmi terus diperas pajak, sementara mafia rokok ilegal dibiarkan bebas merajalela.
“Kalau misalnya (cukai) enggak turun tapi pasar mereka saya lindungi. Yang online-online, yang palsu, itu saya larang. Saya sudah perintahkan untuk mulai memonitor siapa saja yang jual beli online untuk barang-barang palsu. Sekarang kita mulai kejar satu-satu,” ujar Purbaya.
Berdasarkan temuan lapangan, sedikitnya 13 merek rokok ilegal diduga kuat berasal dari Sumenep dan Pamekasan. Di antaranya Cahaya Pro, New Hummer, Tali Jaya, Mas Gold, SS Spesial, Balveer, Nice, Coffee, Genesis, Bigbos, Luffman, St16ma, Sentol Madu, dan Sinar Gudang Mas. Produk-produk tersebut dijual dengan harga murah, menekan daya saing rokok legal, sekaligus merugikan pendapatan negara.
Ketua Gerakan Pemuda Republik (GPR), Firdaus Muza, menyebut langkah Menkeu turun ke lapangan akan menjadi ujian serius pemerintah dalam memberantas mafia rokok ilegal.
“Madura bukan sekadar pasar, melainkan episentrum produksi rokok ilegal. Kalau Pak Purbaya hanya datang bicara manis tanpa tindakan tegas, itu sama saja omong kosong. Publik butuh bukti, bukan retorika,” tegas Firdaus.
Firdaus menekankan, pemerintah harus berani menindak tegas jaringan rokok ilegal agar sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto soal kedaulatan ekonomi.
“Kalau mau tegak lurus dengan visi presiden, mafia rokok ilegal di Madura harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, jutaan pekerja di industri resmi yang taat aturan bisa kehilangan mata pencaharian,” tambahnya.
A juga menilai keberhasilan pemerintah memberantas rokok ilegal akan menjadi warisan penting dalam periode pemerintahan saat ini.
“Kalau rokok ilegal bisa diberantas, negara bukan hanya menjaga penerimaan, tetapi juga marwah hukum. Kalau ini gagal, rakyat akan menilai pemerintah hanya pandai beretorika tanpa nyali menegakkan hukum di lapangan,” pungkasnya.(Tim/djr)
