KJ,Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Tema “Mewujudkan Pemerintahan Yang Aman, Tertib, dan Akuntabel dalam mempercepat kesejahtaraan Masyarakat Tahun 2020″Bertempat di Grand City Convention Hall Surabaya.Kamis(9/1/20) dalam acara hadir pula dalam kesempatan kali ini Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi , Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr Mohamad Dofir SH, MH,Ketua KPK irjen Firli Bahuri.M.si dan institusi terkait.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Irjen Firli Bahuri, akan menyampaikan arahan tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN). Dalam kesempatan ini pula Ketua KPK menyampaikan mengenai Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi.
Presiden sudah menetapkan ada 5 program nasional yang akan diterapkan di dalam pidato pelantikan Presiden ada lima yang disampaikan pertama, adalah pembangunan sumber daya manusia yang, kedua yang kita akan melanjutkan pembangunan infrastruktur,ketiga yang kesederhana,yang keempat adalah penyederhanaan reboisasi yang kelima adalah terkait dengan transformasi ekonomi presiden sudah dijabarkan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia
Dalam kesempatan kali ini pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten kota di awal tahun anggaran 2020 ini sesuai dengan semangat kita untuk melakukan ikhtiar tentu lebih transparan kita ingin yang bisa membangun koneksi tidak hanya di antara seluruh kabupaten kota .Pembangunan-pembangunan yang diatur dalam perpres tersebut menjadi pembangunan strategis nasional sehingga memudahkan terealisasinya pembangunan. Diantaranya, pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila, BTS, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Oleh karena itu, melalui Perpres ini.
Gubernur jawa timur Khofifah indar parawangsa mengatakan ” pemerintah jatim siap untuk menerima semua arahan dari Bapak (ketua KPK) untuk selalu mengingatkan kepala desa camat Kabupaten dan kami dari jajaran Pemprov siap menerima arahan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan sehingga kita bisa mewujudkan pertumbuhan yang pertumbuhan akan memberikan dampak pada tumbuh ekonomi kita Sejahtera rakyat kita”ungkap Khofifah.(Dn)