SETARA Institute Lakukan Riset Terhadap Kinerja MK

KJ, Jakarta – Menyambut ‘Hari Konstitusi’, SETARA Institute melakukan riset atau penelitian terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang genap berusia 17 tahun.

Seperti diketahui, laporan kinerja Mahkamah Konstitusi adalah laporan riset tahunan yang disusun oleh SETARA Institute, yang dimulai sejak 2013 saat SETARA Institute melakukan penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi.

Setelah itu, secara reguler pada setiap 18 Agustus SETARA Institute merilis laporan kinerja MK pada tahun berjalan.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani mengatakan, laporan ini merupakan ringkasan dari Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 10 Agustus 2019-18 Agustus 2020, yang merupakan bagian dari partisipasi perayaan Hari Konstitusi, 18 Agustus 2020.

“Laporan ini bertujuan untuk mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi, dan mendorong kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara pada Konstitusi RI.”ujarnya dalam siaran pers SETARA Institute, yang diterima redaksi kabarjagad.id, Senin (17/08/20).

Ia menjelaskan, penelitian mengambil fokus pada dua lingkup kajian, yakni (1) manajemen peradilan konstitusi dan (2) kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang (PUU) yang diberi bobot dengan tone positif, yang merujuk pada putusan-putusan berkualitas baik dan progresif menjawab problem konstitusionalitas norma, serta memperkuat prinsip rule of law dan promosi hak asasi manusia; tone negatif yang merujuk pada kualitas putusan yang regresif dan melemahkan prinsip rule of law dan demosi hak asasi manusia; dan tone netral untuk menunjuk putusan-putusan yang biasa saja, dimana sudah seharusnya MK memutus suatu perkara yang dipersoalkan.

Dari temuan riset ini, SETARA Institute memberikan catatan atau rekomendasi kepada MK yang sudah beranjak dewasa, yaitu MK berusia 18 tahun pada tanggal 18 Agustus 2020.

Catatan pertama, kata Ismail, yaitu selama 17 tahun sejak MK dibentuk pada Agustus 2003, terdapat 1.333 perkara pengujian undang-undang yang menguji 304 UU. MK telah menjadi salah satu mekanisme nasional penegakan HAM yang paling efektif melalui putusan-putusannya yang kondusif dan kontributif pada pemajuan HAM dan demokrasi.

Kedua, MK dan hakim-hakim MK belum memiliki paradigma dan madzhab pemikiran yang bisa dikenali dan dipelajari melalui putusan-putusannya.

SETARA Institute, terang Ismail, mendorong pelembagaan popular constitusionalisme sebagai madzhab pemikiran yang menjadi pedoman MK dalam memutus perkara, dengan memusatkan kepentingan rakyat sebagai sentrum dasar putusan.

Ketiga, kata Ismail, pembelajaran dari 17 tahun MK juga menunjukkan bahwa, kelembagaan pengawal konstitusi ini bukanlah institusi yang memiliki immunitas tinggi untuk terjangkit penyakit korupsi atau pelanggaran etik selalu ada potensi penyalahgunaan kewenangan, baik dalam bentuk memperdagangkan perkara maupun dugaan memperdagangkan pengaruh.

Oleh karena itu, tambah Ismail, penguatan kelembagaan MK masih menjadi kebutuhan, baik melalui perubahan UU MK oleh DPR dan Presiden maupun oleh MK sendiri, khususnya membangun disiplin berpikir yang berorientasi pada penguatan kualitas putusan maupun penguatan dukungan bagi hakim-hakim MK sebagaimana diidealkan bahwa MK adalah justice office.

“Justice office mengandaikan bahwa, setiap hakim konstitusi memiliki supporting system yang terdiri dari sosok-sosok yang ahli di bidang hukum ketatanegaraan dan ahli multidispilin ilmu.”jelas Ismail.

Ke empat, ujar Ismail, kebutuhan akan penguatan MK melalui perubahan UU MK khususnya terkait (a) standarisasi mekanisme seleksi Hakim Konstitusi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan Hakim Konstitusi oleh masing-masing lembaga dan (b) penguatan pengaturan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, khususnya mengadopsi aspirasi tentang pentingnya external oversight committee.

Hal ini, sebagaimana pernah diatur dalam Perppu No. 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi, yang merespons penangkapan Akil Mochtar pada 2013, tetapi kemudian dibatalkan sendiri oleh MK.

Direktur Eksekutif ini SETARA Institute, Ismail Hasani kembali menjelaskan, kami juga memberikan penilaian terhadap kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2019-2020.

Dimana sepanjang periode 10 Agustus 2019-18 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 75 putusan pengujian undang-undang. Sebanyak (4) putusan diantaranya adalah putusan kabul, (27) putusan tolak, (32) putusan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard), 10 produk hukum yang berbentuk ketetapan ketetapan dan (2) putusan gugur.

Ia menerangkan, dari 75 putusan pengujian undang-undang tersebut, secara garis besar dikategorikan pada kluster isu hak sipil dan politik (23) putusan, dikategorikan sebagai isu hak ekonomi, sosial dan budaya (13) putusan dan (39) putusan dikategorikan sebagai isu rule of law.

SETARA Institute memberikan tone positif pada (5) putusan (3 putusan kabul dan 2 putusan tolak), tone negatif (0) putusan, dan selebihnya sebanyak (70) putusan lainnya diberikan tone netral (1 Putusan Kabul, 25 Putusan Tolak, 32 Putusan Tidak Dapat Diterima, 10 Ketetapan, dan 2 Putusan Gugur).

Ismail menambahkan, putusan-putusan dengan tone positif pada periode riset ini adalah sebagai berikut, yang 2 putusan diantaranya mempersoalkan isu yang sama, yakni terkait potensi krisis legitimasi pemilihan presiden-wakil presiden: (1) pemaknaan kembali frasa “kekuatan eksekutorial” dan “cidera janji” dalam UU Jaminan Fidusia.

“Kedua yaitu, menolak upaya dekriminalisasi koruptor di BUMN, (3) menyelematkan potensi krisis legitimasi pemilihan presiden 2019 dan (4) mengembalikan syarat calon kepala daerah berintegritas.”ungkap Ismail Hasani.(Tris)
.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below