Kabarjagad, Nganjuk – Bupati beserta Wakil Bupati secara langsung menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan di Ruang Matan, Gedung Madinah Lantai 2 Rumah Sakit Islam (RSI) Aisyiyah Nganjuk, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah antisipatif strategis yang dilakukan untuk menyikapi dinamika terkini seputar penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (PBI) serta implementasi kebijakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki dampak signifikan terhadap akses dan kualitas layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Nganjuk.
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan bahwa ketepatan dan validitas data merupakan pijakan utama untuk menjaga perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“UHC harus kita jaga bersama-sama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga seluruh komponen masyarakat dan lembaga terkait. Kuncinya ada pada data yang valid, akurat, dan selalu diperbarui, serta respons yang cepat terhadap kasus peserta nonaktif. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan tidak terlewatkan,” katanya.
Bupati Marhaen Djumadi juga mengatakan bahwa perubahan kebijakan terkait DTSEN merupakan langkah penting untuk menyelaraskan data sosial dan ekonomi nasional, namun perlu diimbangi dengan adaptasi yang tepat di tingkat daerah agar tidak mengganggu kelancaran layanan kesehatan.
“Kita tidak boleh hanya mengikuti kebijakan secara pasif, melainkan harus aktif dalam menyusun mekanisme yang memungkinkan integrasi data berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro menekankan perlunya langkah konkret di tingkat daerah untuk menjamin akurasi data jaminan kesehatan. Beberapa upaya yang disarankan antara lain melalui rekonsiliasi data secara berkala, verifikasi lapangan yang berbasis desa, serta percepatan layanan pengaduan dari masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang solid antar instansi terkait dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, kita targetkan database semakin valid dan keluhan masyarakat dapat ditekan secara signifikan,” tuturnya.(jun)
