Dewan Minta Warga Dan Pengembang Hentikan Reklamasi Pantai Kenjeran

Posted by: Reply 88 Views

KJ, Surabaya – Dinilai melanggar aturan Perda Provinsi Jatim nomor 1 tahun 2018, bahwa setiap kegiatan reklamasi harus seijin Gubernur Jatim yang mempunyai wewenang 12 mil dari bibir pantai, maka Komisi C DPRD Kota Surabaya memintan warga dan pengembang menghentikan reklamasi bibir pantai Kenjeran Surabaya.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono saat l memimpin rapat dengar pendapat diruang komisi C DPRD Surabaya Senin (25/11/19). 

Baktiono menegaskan kalau reklamasi yang diduga dilakukan oleh PT Pakuwon dan PT Granting Jaya serta warga Bulak melanggar aturan. 

“Reklamasi yang oleh warga diistilahkan sebagai pengurukan itu melanggar Perda Provinsi Jatim nomor 1 tahun 2018, bahwa setiap kegiatan reklamasi harus seijin Gubernur Jatim yang mempunyai wewenang 12 mil dari bibir pantai”ujar Baktiono kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (25/11/19).

Baktiono menjelaskan, awalnya reklamasi ini atas inisiatif warga karena ingin mempunyai tempat pengeringan hasil tangkapan laut. Karena selama ini mereka menjemurnya dipinggir jalan. 

“Masyarakat nelayan ini sudah menyampaikan permintaannya ke Pemkot Surabaya, tapi malah dibangunkan sentra ikan Bulak yang tidak menjawab kebutuhan nelayan” ungkapnya.

Menurut Baktiono seiring dengan berjalannya waktu reklamasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun kawasan pemukiman.

“Kita inginkan kepada warga agar menghentikan aktifitas pengurukan karena melanggar hukum dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari” tegas Baktiono

Sementara itu Hanafi warga kelurahan Sukolilo yang turut dalam rapat dengar pendapat itu menjelaskan kalau pengurukan itu dilakukan sejak tahun 1990. “Warga mengiistilahkannya dengan revitalisasi bukan reklamasi, karena ini adalah tanah milik nenek moyangnya yang tergerus air laut” jelasnya.

Menurutnya pengurukan itu atas inisiatif warga yang sudah disetujui oleh RT dan Kelurahan saat itu. “Setiap tanah yang diuruk juga sudah terbit SPPT nya sekitar seratus jumlahnya. Tapi belum semua lahan sudah teruruk, baru sekitar 50 persen saja” terangnya.

Lebih lanjut Hanafi mengatakan kalau warga punya nomor urut pengurukan. Dibutuhkan sekitar 70 dumb truk sirtu untuk menguruk lahan seluas 7 kali 12 meter persegi. “Kalau soal jual beli itu bukan jual beli lahan, melainkan ganti biaya pengurukan” ungkapnya.

Hanafi menegaskan kalau warga selama ini tidak tahu kalau penggurukan itu melanggar aturan, karena tidak pernah mendapatkan sosialisasi.

Setelah mendapat peringatan dari Dewan untuk menghentikan pengurukan, Hanafi menjelaskan akan menyampaikannya ke warga. “Terserah warga nantinya bagaimana” ungkap Hanafi. (Tris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below