Kabarjagad, Pasuruan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Senin (21/7/2025). Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I.
Agenda kali ini adalah penyampaian jawaban Bupati Pasuruan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan. Ketua DPRD kemudian mempersilakan Bupati H.M. Rusdi Sutejo, S.M. untuk menyampaikan tanggapannya secara langsung.
Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas berbagai pandangan, pertanyaan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang diberikan sangat berarti dalam upaya penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Rusdi menyatakan terima kasih atas apresiasi terhadap proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2025. Ia berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian yang ada dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ke depan, capaian-capaian yang telah diraih akan terus kami pertahankan dan tingkatkan dengan mencermati potensi PAD di Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.
Sementara itu, terkait prediksi penurunan belanja daerah, Rusdi menjelaskan bahwa hal tersebut merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/8333/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah.
“Hasil efisiensi tersebut kami alokasikan pada belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah di masa mendatang,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga merespons apresiasi Fraksi Gerindra terhadap pengelolaan fiskal. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama keberhasilan dalam pengelolaan anggaran selama ini.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, Rusdi menyampaikan bahwa fluktuasi pendapatan daerah dipengaruhi oleh dinamika transfer pusat. Ia menegaskan, penyesuaian anggaran tetap berorientasi pada pembangunan yang pro rakyat, termasuk upaya mengatasi pengangguran.
“Program pelatihan kerja, pemagangan industri, dan job fair kami jalankan secara aktif, termasuk kerja sama lintas sektor antara dunia usaha, pendidikan, dan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam distribusi bantuan sosial dan pemetaan tenaga kerja melalui aplikasi Hellowork serta pembentukan tim deteksi dini perselisihan hubungan industrial.
Lebih lanjut, menjawab pandangan Fraksi Gabungan NasDem, Demokrat, PPP, dan Gelora, Bupati menegaskan bahwa proyeksi pendapatan dan belanja telah disesuaikan dengan kondisi riil. Seluruh belanja modal diarahkan untuk peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung percepatan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi,” tutup Rusdi.
Menanggapi jalannya rapat, Ketua DPRD Samsul Hidayat menyampaikan bahwa pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui komisi-komisi mitra kerja. Ia berharap waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, mengingat Rapat Paripurna IV dengan agenda persetujuan RAPBD 2025 akan digelar pada 28 Juli 2025 mendatang.(Lim)
