Kabarjagad, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna membahas Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni.
Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto, 37 anggota dewan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten dan pejabat Pemerintah Kota, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kamis (6/11/2025).
Dalam paripurna tersebut, enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhirnya secara aklamasi tanpa dibacakan, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membacakan pandangan lengkapnya melalui juru bicara Johari Mustawan.
Dalam pandangannya, Johari menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap kebijakan anggaran tahun 2026. Ia menyoroti program Refuse Derived Fuel (RDF) agar pelaksanaannya dilakukan secara cermat supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar. Selain itu, pengadaan tong kompos tersampah di Zona Non-Waste (ZNW) juga perlu disertai dengan sosialisasi dan pendampingan agar hasilnya optimal.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya kesinambungan program pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy) seperti PLTSa Benowo, agar pengelolaan sampah di Surabaya benar-benar komprehensif.
Dalam bidang perumahan, PKS mengapresiasi peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan rusunami, namun meminta agar pembangunan rusunawa tetap diperhatikan. “Masih banyak warga yang belum mampu membeli hunian dan hanya bisa menyewa. Jumlah warga penghuni rusunawa masih di atas 10 ribu keluarga,” ujarnya.
Terkait pengendalian banjir, Fraksi PKS menilai anggaran Rp1,1 triliun yang disiapkan harus digunakan secara cermat agar genangan tidak lagi terjadi pada musim hujan mendatang. Di sisi lain, PKS juga mengapresiasi peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan kepemudaan di tingkat RW senilai Rp47 miliar agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran.
Bidang pendidikan juga menjadi perhatian serius. Johari mencatat, meskipun porsi anggaran pendidikan mencapai 22,26 persen, yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan baru sekitar 17,16 persen. Sisanya tersebar di berbagai dinas lain dan kecamatan. Ia meminta pengawasan ketat agar serapan anggaran benar-benar tepat sasaran sesuai fungsi pendidikan.
Dalam bidang kesehatan, PKS menyoroti masih kurangnya tenaga medis di puskesmas, yakni kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat. Fraksi juga mendorong penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan di seluruh RSUD dan puskesmas berstatus BLUD agar mampu berinovasi dalam meningkatkan layanan.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, dalam tanggapannya menjelaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi telah dibahas sejak pembahasan awal di komisi-komisi. “Dari hasil final pembahasan, disepakati total anggaran mencapai Rp12,7 triliun,” ujarnya.
Sebagai penutup paripurna, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyebut, pembahasan ini menjadi bagian dari upaya dewan untuk memberikan “kado” bagi masyarakat Surabaya dengan pengesahan APBD 2026 yang tepat waktu bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November.
“Harapan kami, APBD 2026 bisa menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di Surabaya, baik melalui bantalan sosial maupun proyek infrastruktur yang mendorong ekonomi kawasan,” kata Fathoni. Ia menambahkan, proyek-proyek seperti pengendalian banjir dan pembangunan jalan lingkar barat diharapkan rampung pada 2027, agar Surabaya siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara pada 2028.(dj)
