Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya Minta Gubernur Jatim Cabut PSBB

KJ, Surabaya – Penerapan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid kedua siap diberlakukan. Pemberlakuan tersebut memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Anas Karno, pihaknya mendesak agar Gubernur Jawa Timur mengkaji masa perpanjangan jilid II PSBB.

Ia menerangkan, dampak dari persoalan penerapan ini banyak masyarakat yang menjerit. Itu lantaran kondisi perekonomian yang tidak bisa berjalan secara normal.

‘’Kalau bisa Gubernur segera mencabutlah,’’ tegas Anas, saat dikonfirmasi media, semalam.

Disisi lain, sebagai legislator Dewan Surabaya yang bersinergi dengan Pemkot, Anas mendukung langkah dan kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Menurutnya, DPRD dengan Pemkot Surabaya adalah mitra kerja yang baik.’’Ya kami selaras dengan kebijakan yang diperintahkan oleh Bu Wali,’’ kata Anas.

Lebih lanjut, politisi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum di DPC PDI Perjuangan Surabaya ini memastikan jika pihaknya akan memberikan dukungan kepada Pemkot Surabaya selama proses pendistribusian Bantuan Sosial selama pemberlakuan PSBB.

’’Kami tetap memberikan support terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Termasuk Fraksi PDI Perjuangan pun mengikuti kebijakan Bu Risma,’’ jelasnya.

Sebelumnya, pada kesempatan terpisah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Surabaya, M Fikser memastikan Pemerintah Kota Surabaya selalu mengikuti arahan dari Gubernur Jawa Timur.

Termasuk, penambahan perpanjangan PSBB Jilid II.’’Pemkot itu hakikatnya adalah manut dan ikut apa kata Bu Gubernur,’’ ujar Fikser yang juga Wakil Ketua Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Surabaya ini.(Tris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below