HMI Cabang Malang saat audiensi di DPRD Kota Batu. (Fur/kabarjagad)
Kabarjagad, Kota Batu – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu pada Senin (15/9/2025) untuk audiensi dalam “Ruang Dengar Pendapat” dengan tuntutan mendesak. Audiensi ini menyoroti sejumlah masalah krusial, mulai dari reformasi lembaga legislatif dan kepolisian hingga kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menyampaikan keprihatinan mendalam atas semakin jauhnya negara dari cita-cita konstitusi. Ia menuntut transparansi gaji dan tunjangan anggota dewan, serta mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
“Tuntutan kita terkait transparansi tunjangan dan gaji DPR, termasuk pernyataan Menteri Keuangan soal kenaikan pajak. Kita juga menyayangkan sikap pejabat publik yang kurang berhati-hati dalam menyampaikan argumentasi,” ujar Mirdan.
Selain isu nasional, HMI juga menyoroti masalah lingkungan di Kota Batu, khususnya terkait pengelolaan sampah. Menurut Mirdan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Batu menurun drastis dari peringkat 7 nasional pada tahun 2023 menjadi peringkat 131 pada tahun 2024, karena maraknya pembakaran sampah di desa dan kelurahan setelah penutupan TPA Tlekung tahun lalu, sehingga berdampak negatif pada kualitas udara di kawasan tersebut. Dari penutupan TPA tersebut tanpa solusi berkelanjutan, ini adalah bukti kegagalan pemerintah daerah dalam menangani isu vital ini.
“Kami sampaikan perihal lingkungan, terutama masalah pengelolaan sampah. TPA Tlekung sudah ditutup, tapi belum ada sikap berkelanjutan dari DPRD, khususnya Komisi B,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Batu, H. Khamim Tohari, S.Sos., menyatakan apresiasinya terhadap HMI yang berlangsung tertib dalam penyampaian aspirasinya. Ia menegaskan bahwa aspirasi HMI akan diperjuangkan dan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami mengapresiasi HMI Cabang Malang. Aspirasi akan diperjuangkan atas nama lembaga DPRD Kota Batu. Kita mengirimkan tuntutan ke DPRD provinsi sampai pusat dan Mendagri. Hari ini kita komunikasikan dengan ketua dulu,” kata Khamim.
Audiensi ini menjadi sorotan karena HMI secara tegas menyebut adanya “krisis serius” dalam kepemimpinan nasional, lemahnya fungsi DPR, dan kegagalan aparat penegak hukum. Mereka menilai gerakan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan cerminan kekecewaan rakyat terhadap sistem yang korup dan represif.
Tuntutan utama HMI, antara lain:
* Evaluasi dan reformasi Institusi DPR secara menyeluruh.
* Reformasi Institusi Polri secara menyeluruh
* Copot Anggota DPR yang tidak memiliki etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang membuat kegaduhan
* Audit independent DPR/DPRD secara menyeluruh terhadap keuangan Legislatif mencakup fasilitas dan anggaran
* Usut Tuntas segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil
* Efisiensi Gaji dan tunjangan DPR/DPRD
* Mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset
* Usut tuntas kematian ojol dan demonstran yang menjadi korban
Gerakan ini, menurut HMI, adalah wujud perjuangan untuk mengembalikan negara pada jalurnya, melindungi rakyat kecil, dan menegakkan keadilan. (Fr)
