Inilah Pokok Pokok Pemikiran DPRD Kabupaten Ponorogo Pada Musresbang Tahun 2021

Posted by: Reply 60 Views

Wakil Ketua DPRD  Miseri Efendi SH MH saat menyampaikan pokok pokok pikiran DPRD pada Musrenbang Tahun 2021

KJ, Ponorogo – Guna mendukung Pemkab Ponorogo dalam mewujudkan visi misinya menuju Ponorogo yang lebih hebat. DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan pokok pokok pikiran dalam Musrenbang Tahun 2021. Pokok Pokok pikiran yang begitu bermanfaat dan bermakna itu disampaikan melalui Wakil Ketua DPRD Ponorogo H Miseri Efendi SH MH di Lantai 2 Kantor Bappeda Kabupaten Ponorogo 25 Maret 2021 pada Musrenbang Kabupaten Ponorogo yang juga dihadiri sejumlah Forpimda, tokoh masyarakat, LSM dan lain lain secara virtual.

Pokok Pokok pemikiran DPRD tersebut antara lain, komisi A atau bidang pemerintahan memberikan pokok pokok pikiran sebagai berikut, memberikan masukan atau catatan terhadap RPJM Kabupaten Ponoroqo berupa catatan pokok pikiran antara lain, Bidang pemerintahan yang berwawasan kedepan (visi strateis), tata pemerintahan yanq bersifat strategis (transparan) tata pemerintahan yang mendorong partisipatif tata pemerintaan yanq bertanggung jawab (Akuntabel)
tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum , demokrasi dan berorientasi pada konsesus dan lain lain, profesional kompeten dan cepat tanggap.

Dibidang aset DPRD memberikan catatan jika masalah aset masih menjadi cacatan, berdasarkan data dari temuan sekitar 958 bidang tanah belum bersertifikat. DPRD berharap soal hak milik tanah pemkab ini bisa terjamin, memang terdapat 28 tanah sudah bersetifikat namun belum tercatat dalam KIB A. “Bidang tanah perlu di catat, ini perlu diperbaiki agar kita bisa memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian ,karena itu perlu dialokasikan anggaran untuk persertifikatan,” terang Miseri Efendi.

Soal keuangan daerah disampaikan jika pendapatan di dominasi pusat dan provinsi, PAD hanya 10 sampai 15 persen, karena itu untuk memperlancar pembangunan, DPRD memberikan masukan jika sebagian perlu dukungan filkal melalui PEN PT SMI. Selain itu perlu bekerjasama dengan badan usaha. “Sayang belum kita atur dalam Perda, mungkin dalam waktu dekat perlu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk optimalisasi pasar,” lanjut Wakil Ketua DPRD ini.

Kemudian di Bidang ekonomi, Susu sapi perah belum tembus perusaan, pemda perlu membantu para peternak, termasuk implementasi pengembangan Kakau dan kopi. Selain itu dibidang pertanian, pemkab hendaknya memberikan jaminan terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi, karena itu Pemda bisa memberikan jaminan berupa pupuk organik. Selain itu, di bidang pertanian DPRD memberikan pemikiran berupa perlunya bibit unggul, stabilitas harga agar tidak dimonopoli oleh tengkulak.,” Dibidang pertanian ini yang perlu diperhatikan Intrastruktur pertanian, Peningkatan SDM, Refitalisasi pertanian, Penerapan teknologi, Pembinaan kelompok tani dan Permodalan UMKM dan lumbung pangan bisa dihidupkan kembali,” urai Wakil Ketua DPRD Miseri Efendi.

Adapun pokok pokok pikiran lainya adalah Program pencetaan hutan kota,Kelestarian lingkungan hidup, Pemberdayaan ekonomi masyarakat di hutan milik pemerintah dan lain-lain. Kemudian komisi C DPRD Ponorogo memberikan pokok pemikiran tentang penigkatkan sinergi lingkar wilis dengan yang lain (Lingkar wilis toyomarto Nganjuk Pudak Kediri Badekan Pacitan). Selain itu perlu Meningkatkan infrastruktur antar kecamatan desa dan jalan wisata.

” Jaringan listrik Ngrayun, Tempuran Ngebel masih perlu di perterhatikan karena masih ada yang belum teraliri listrik, Pembinaan pengawasan pertambangan galian c juga perlu diperhatikan,” tambah Miseri Efendi.

Melalui Komisi D bidang pendidikan, pemkab diminta mampu memberikan Penjaminan mutu pendidikan, kemudian soal pelayanan kesehatan utamanya di RSUD perlu ditinkatkan, pasalnya meskipun sudah berstatus BLUD tapi banyak pelayanan kurang prima, perlu juga pembaharuan data base dibidang kesehatan karena masih terdapat data yang kurang akurat. ” Perlu Pembaruan data base biar tepat sasaran,” tandasnya.

Untuk program pengembangan Pariwisata DPRD memberikan masukan atau catatan maupun pemikiran berupa Program implementasi rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah,Program penguasaan brending berciri khas Ponorogo, Program pembangunan monumen reog dan museum reog agar menjadi icon. Demikian pokok pokok pikiran DPRD semoga bisa ditindak lanjuti dalam pembahasn berikutnya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pokok pokok pikiran DPRD Kabupaten Ponorogo ini bertujuan :

– Memberikan bahan arahan sekaligus masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen awal draf RKPD
– Memudakan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD , KUA, PPAS RKASKPD dan RAPBD
– Mengarahkan dan menfokuskan upaya pencapaian visi pemerinta daerah melalui perencanaan APBD
– Mengarahkan penyusunan kebijakan dan proram pembangunan sesuai RPJPD dan RPJMD
– Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Ponoroqo dalam pelaksanaan pembanunan mulai funsi representasi DPRD Kabupaten Ponoroqo.

Sementara itu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko SE MM menanggapi pokok pokok pikiran DPRD tersebut sebagai masukan dan akan ditindak lanjuti dalam perencanaan pembangunan guna memujudkan Ponorogo yang lebih hebat melalui program Nawa Darma Nyata.

Menurutnya, Program-Program tersebut akan disampaikan pada proram RPJMD tahun 2021 -2026, utamanya pemulian ekonomi paska covid. “Ya sudah kita sampaikan tadi, kita melangkah dari 0 menuju 1,2,3, pertanian dan pariwisata ini merupakan hal yang penting untuk peningkatan ekonomi. Kusus bidang pertanian, ini populasi terbanyak, karena itu kita akan memberikan bibit unggul dan irigasi sumur dalam , sesui harapan petani,” terannya.(AZ)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below