KJ, Surabaya-Dengan tujuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya, Jaringan Pemuda Surabaya (JAPAS) akan terus mengawal penyelenggara Pilkada bersikap jujur, dan netral.
Ketua JAPAS, M. Sholeh mengatakan, Pemilihan Walikota Surabaya atau Pilwali jangan sampai banyak terjadi kecurangan, maupun ketidak netralan penyelenggaran pemilu di Surabaya yang memenangkan satu calon tertentu.
“Agar Pilwali Surabaya tahun 2020 ini berjalan netral, JAPAS akan mengawal proses Pilwali.”ujarnya kepada wartawan dalam acara ‘Diskusi Publik 2020Election; Netralitas Penyelenggara Pemilu, Masa Depan Surabaya’ di Hotel Bisanta Bidakara Surabaya, Minggu (02/02/20).
Ia menambahkan, penyelenggara pemilu diantaranya KPU dan Bawaslu Kota Surabaya, benar-benar harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilwali Surabaya bulan September nanti, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pasalnya, kata Sholeh, saat ini JAPAS menemukan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Bawaslu Kota Surabaya, dimana saat perekrutan calon Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), ada staf Bawaslu yang meminta gaji pertama harus disetorkan ke Bawaslu.
“Ini tidak benar, bahkan jauh sebelum pelaksanaan Pilwali Kota Surabaya kok sudah ada pungli yang diduga dilakukan oknum Bawaslu.”tegasnya.
Selain itu, kata Sholeh, dari temuan JAPAS ada oknum Bawaslu Kota Surabaya disinyalir sedang mengkondisikan untuk memenangkan salah satu Bacawali Surabaya.
Jika ini benar adanya, kata Sholeh, maka JAPAS menilai bahwa Pemilu itu adalah suara rakyat yang harus dikawal hingga tuntas demi masa depan Kota Surabaya.
“Jika suara rakyat dirampok begitu saja oleh salah satu paslon, maka JAPAS akan melaporkan Bawaslu Kota Surabaya ke DKPP. Dan kita tetap mengawal proses Pilwali Kota Surabaya.”ungkapnya.(Tris)