Kabarjagad, Surabaya – Komisi B DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) sapi di kawasan Osowilangun, Surabaya Barat, Selasa (5/8/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung progres pembangunan fasilitas yang direncanakan sebagai pengganti dua RPH lama di Pegirian dan Kedurus.
Dirut RPH Surabaya, Fajar Isbugroho, menyampaikan bahwa pembangunan RPH baru ini merupakan upaya modernisasi dan peningkatan layanan pemotongan hewan di Kota Pahlawan. Menurutnya, lokasi di Osowilangun diproyeksikan menjadi pusat pemotongan yang lebih representatif dibandingkan fasilitas lama yang sudah menua.
“Kami melihat ini sebagai peluang untuk menghadirkan layanan yang lebih optimal. Namun, kami juga melihat bahwa fasilitas ini belum sepenuhnya siap. Masih ada kekurangan minor seperti handrail yang belum terpasang, finishing bangunan, dan yang paling krusial adalah kapasitas kandang penampungan yang belum mencukupi,” ujar Fajar.
Fajar menekankan bahwa SOP pemotongan sapi mensyaratkan hewan harus diistirahatkan minimal 10 jam sebelum disembelih. Namun, kapasitas penampungan yang ada saat ini hanya cukup untuk sekitar 200 ekor sapi, sementara kebutuhan idealnya mencapai 500 ekor—300 untuk sapi lokal dan 200 untuk sapi impor.
“Kami khawatir jika Pegirian ditutup total dan semuanya langsung dipindah ke sini, itu akan menjadi masalah. Karena penampungan di sini tidak mencukupi. Kami ingin perpindahan ini dilakukan secara bertahap,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Farizd Afif, membenarkan bahwa pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, ia menyoroti beberapa kendala serius yang harus segera diatasi, terutama terkait tanah lokasi yang disebut sebagai bekas lahan sampah.
“Struktur tanah ini seperti tanah gambut, goyang, dan rawan retak. Harusnya sejak awal dilakukan pembersihan total sebelum pembangunan. Retakan-retakan ini bisa menjadi masalah ke depannya,” tegas Farizd.
Ia juga menambahkan pentingnya menambah kapasitas kandang penampungan agar sapi-sapi yang datang bisa diperlakukan sesuai dengan SOP dan tidak langsung disembelih. Selain itu, Komisi B juga meminta pihak RPH untuk melakukan sosialisasi intensif kepada para jagal, agar mereka bersedia berpindah ke lokasi baru yang lebih jauh dari pusat kota.
“Kami paham ada kekhawatiran dari para jagal soal jarak dan transportasi, tapi mereka harus diberi pemahaman bahwa fasilitas baru ini lebih modern dan menjanjikan,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti kekurangan, Komisi B juga melihat potensi besar dari RPH Osowilangun ke depan. Farizd mendorong RPH untuk mengembangkan lini usaha lain seperti penggemukan sapi, pengolahan limbah rumen, hingga produksi pupuk organik. Dengan begitu, RPH sebagai perseroda bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sidak Komisi B DPRD Surabaya di lokasi pembangunan RPH Osowilangun membuka tabir berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan sebelum fasilitas ini benar-benar bisa dioperasikan. Mulai dari kapasitas kandang penampungan yang belum ideal, kondisi tanah yang rawan retak, hingga kebutuhan sosialisasi kepada para jagal. Meski demikian, optimisme tetap terjaga bahwa jika semua catatan diperhatikan, RPH Osowilangun dapat menjadi langkah besar menuju modernisasi industri pemotongan hewan di Surabaya.(dj)
