Komisi B DPRD Surabaya Minta BPN Serahkan Sertifikat

KJ, Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta kepada BPN agar mengembalikan sertifikat milik PT Bumi Megah Jaya (BMJ) yang selama ini dijaminkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (DKNSI).

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengatakan, dari hasil hearing, perwakilan BPN tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perubahan kepemilikan dari aset yang dikuasai PT BMJ sejak tahun 1983.

“Kelihatan sekali dari pihak BPN yang sangat kepepet mengatakan ada pemecahan dan macam-macam itu sangat tidak logis menurut saya, maka adanya hearing ini mencari solusi bersama-sama, ayo BPN jangan menang-menangan, karena bisa ke ranah hukum nantinya,” jelasnya saat ditemui usai hearing, Kamis (18/11/2021).

Mahfudz pun mengatakan, bahwa BPN harus menyelesaikan persoalan ini secara baik agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat hal ini. “Harus diselesaikan bagaimanapun caranya, carikan solusi bersama-sama,” katanya. 

Senada dengan Mahfudz, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya John Tamrun mengatakan, berdasarkan data-data dan keterangan yang telah diberikan oleh PT BMJ, BPN diminta tidak merugikan masyarakat.

“Jangan sampai merugikan masyarakat, apa yang menjadi hak dari masyarakat ya harus dikembalikan ke masyarakat,” katanya.

Dari hasil heating diketahui, permasalahan ini dimulai ketika PT BMJ telah menyelesaikan kewajiban hutangnya ke Negara pada tahun 2020, namun tak kunjung mendapatkan kembali sertifikat dari dua bidang tanah seluas kurang lebih 4 hektar di daerah Lebak Indah Asri dan Lebak Indah Utara, Kelurahan Gading. 

Karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan sertifikat lain dan penerbitan sertifikat pengganti yang telah diterbitkan tahun 2002 atas nama Bank BTN. Padahal PT BMJ tidak pernah melakukan jual beli lantaran surat tanah sedang dijamimkan. 

“Kita tidak meminta banyak, kita hanya meminta apa yang menjadi hak atas PT Bumi Megah Jaya,” jelas kuasa hukum PT BMJ Weldy Adi Winata.

Di akhir hearing DPRD Surabaya memberikan rekomendasi agar BPN segera mengembalikan sertifikat PT BPN secara kekeluargaan. 

“Kita berharap seluruh instansi yang hadir pada hari ini dapat menjalankan sesuai dengan apa yang kita sepakati,” pungkas Weldy.(djp)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below