Komisi B Harap Lembaga Pembiayaan Patuhi Arahan Pemerintah Perihal Relaksasi Kredit

KJ, Surabaya – Lesunya bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Surabaya akibat daya beli masyarakat turun drastis imbas Covid-19, marak debitur UKM yang kesulitan membayar kredit pinjaman di beberapa lembaga pembiayaan.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat di Surabaya, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya menghimbau kepada lembaga pembiayaan mikro, agar memberikan penundaan pembayaraan kredit kepada debitur selama masa penanganan virus corona Covid-19 ini.

“Sudah jelas ada arahan dari pemerintah perihal relaksasi bagi debitur, untuk itu kami himbau para lembaga pembiayaan harus patuhi aturan pemerintah pusat, soal penundaan pembayaran.”ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (23/04/20).

Ia menjelaskan, sebelumnya Komisi B mendapat aduan dari masyarakat dalam hal ini debitur Penanaman Modal Madani (PNM) Mekaar, dimana pihak PNM Mekaar tidak bisa memberikan toleransi atas jatuh tempo pembayaran kreditnya, meski saat kondisi Covid-19.

Padahal, kata Lutfiyah, arahan pemerintah soal penundaan pembayaran kredit selama masa covid-19 sudah jelas, jadi PNM Mekaar yang merupakan BUMN tidak usah memaksa agar debiturnya segera membayar cicilan kredit.

Saat ini, jelas Luthtiyah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja pelaku usaha sudah sulit karena bisnisnya turun drastis, apalagi untuk membayar cicilan kredit tepat waktu.

“Jadi kami menghimbau agar PNM Mekaar untuk mematuhi arahan pemerintah.”ungkapnya.(Tris)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below