Kabarjagad, Bojonegoro – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama bulan Ramadan menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi tersebut mengemuka dalam audiensi Komisi C DPRD Bojonegoro yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Rabu (4/3/2026).
Audiensi ini dihadiri Pimpinan DPRD dan jajaran Komisi C, bersama perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator SPPG Wilayah Bojonegoro, seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, serta Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Bojonegoro.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan menyoroti polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait kualitas dan keseimbangan menu MBG selama Ramadan. Anggota Komisi C, Maftuhan Suprapto, secara terbuka mengaku prihatin atas adanya penyajian menu di beberapa SPPG yang dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang.
“Program ini menyangkut kesehatan anak-anak dan generasi penerus. Kalau penyajiannya tidak berimbang dan terkesan ‘sak senenge dewe’, tentu menjadi catatan serius bagi kita semua,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan per 4 Maret 2026, tercatat sebanyak 133 SPPG telah terbentuk, dengan 123 di antaranya sudah operasional. Total sasaran penerima manfaat program MBG mencapai 366.160 orang, sementara realisasi penerima manfaat hingga awal Maret tercatat 232.007 orang.
Meski capaian kuantitatif cukup signifikan, DPRD menilai aspek kualitas tidak boleh diabaikan. Terlebih pada bulan Ramadan, pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan sehingga penyesuaian menu harus tetap memperhatikan standar gizi, kecukupan kalori, serta keamanan pangan.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan MBG tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Ia meminta Dinas Kesehatan meningkatkan pembinaan dan pendampingan teknis kepada seluruh pengelola SPPG, termasuk pengawasan rutin terhadap standar operasional.
Sementara itu, sejumlah Kepala SPPG menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari distribusi bahan pangan, keterlambatan suplai, hingga penyesuaian komposisi menu selama Ramadan. Ketua DPC PERSAGI Bojonegoro turut memberikan masukan terkait pentingnya perencanaan menu berbasis kebutuhan gizi sesuai kelompok usia penerima manfaat.
Komisi C DPRD Bojonegoro memastikan akan terus melakukan pengawasan dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan MBG. DPRD berharap program ini tidak hanya berjalan secara administratif dan mengejar target jumlah penerima, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat secara optimal, profesional, dan berkelanjutan.(imm)
