Komisi C DPRD Surabaya Bahas Aduan Warga Terkait Permasalahan Tanah

Kabarjagad.id, Surabaya – Komisi C DPRD Kota Surabaya gelar hearing bahas pengaduan warga terkait permasalahan tanah yang di klaim sebagai rumah dinas di Karang Tembok nomer 39 Surabaya, rapat di pimpin Ketua Komisi C yang di gelar di ruang rapat komisi C DPRD.

Ketua Komisi C DPRD Baktiono mengatakan, warga sudah menempati tanah yang sudah berpuluh puluh tahun , mereka sudah hampir 40 tahun di daerah Kecamatan Semampir dekat Rumah Sakit Karang Tembok, warga di permasalahkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur , terutama oleh RS Paru Paru Karang Tembok , sedangkan pihak RS Karang Tembok tidak mempuyai alas hak yang kuat.(2/12/202).

“Jadi baru dikeluarkan sertifikat hak pakai , sedangkan warga sudah menempati disitu selama berpuluh puluh tahun dan turun temurun,” ucap Baktiono.

“Dari pihak provinsi, disampaikan warga juga ada kejaksaan tinggi waktu itu ikut pengukuran dan Satpol PP Provinsi Jawatimur turun ke warga memberi surat dengan alasan menyelamatkan aset tanah milik pemerintah provinsi Jawa Timur,”ujarnya.

Komisi C mengundang dan yang hadir hanya pengaduh yaitu masyarakatnya, Komisi C sangat menyayangkan dengan hal itu.

“Mencari solusi secara kekeluargaan untuk warga Kota Surabaya sedangkan Dinas atau RS Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hadir terutama pihak RS Karang Tembok,”katanya.

Baktiono menambahkan seharusnya itu tidak terjadi ,kalau bicara tanah dalam keluasaan Provinsi Jawa Timur itu cukup luas ,kalau hanya sepuluh orang yang ada di wilayah situ dan menempati terus menerus dan mememuhi persyaratan sesuai undang undang no 5 tahun 1960 tentang undang undang pokok agraria warga itu paling berhak, karna itu adalah tanah Negara di pasal 16 UUPA menyebutkan barang siapa yang menempati tanah negara secara terus menerus atau turum temurun ,mereka berhak untuk mendapatkan hak milik .

“Maka sebaiknya pemprov membangun rumah sakit lagi baik yang di kota Surabaya yang senantiasa overload.jadi tidak menyengsarakan rakyat yang sedikit ini. Mereka juga mempuyai hak atas tanah tersebut,”paparnya.

Sambung Baktiono, keberadaan RS dan warga ,sama sama tidak mempuyai alas hak jadi siapa yang menempati dahulu di situ , kalau Simbada itu di mulai sejak tahun 2008. Dan memasukan daftar aset informasi dari warga sejak tahun 2018 kan baru saja, oleh karna itu ini perlu di kaji.

Legislator PDIP juga menyampaikan, kekuasaan dan asetnya provinsi Jawa Timur itu cukup luas kalau hanya sekedar beberapa ratus meter persegi, jangan membuat masyarakat itu sedih dan menderita.

Baktiono menyarankan warga untuk ke Komisi A DPRD Jawa Timur, karena disana selevel dengan Direksi ,bagian Aset PPKAD yang ada di Pemprov untuk menyelesaikan sebaik baiknya, berikan hak, pak Jokowi ini memberikan hak atas tanah ke warga itu sudah jutaan sertifikat yang dahulu sudah masuk dalam aset sejak jaman dahulu sebelum tahun 2008 sudah di berikan karena sudah di tempati warga selama 20 tahun lebih terus menerus dan turun temurun.masa tidak bisa meniru kebijakannya Presiden Joko Widodo.(djp)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below