Komisi C: Saat PSBB, Pemkot Surabaya Tetap Harus Bantu Warga Non Surabaya 

KJ, Surabaya – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemkot Surabaya selain memberi bantuan logistik kepada warga surabaya, bantuan juga wajib diberikan kepada warga non Surabaya. 

Pasalnya, wabah virus corona Covid-19 merupakan darurat nasional, sehingga siapapun warga nya baik yang ber KTP Surabaya maupun non KTP Surabaya atau warga luar kota, tetap bantuan harus diberikan.

“Dasar hukumnya adalah UUD 1945 Pasal 34 yaitu, fakir miskin dan orang terlantar dibiayai oleh negara.” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (21/04/20).

Ia menjelaskan, dengan dasar UUD 1945 Pasal 35 itu, negara dalam hal ini bukan Pemerintah Pusat saja, melainkan ada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Kota (Pemkot). 

Untuk kategori bantuan sembako saat PSBB berlangsung, harus dipermudah seperti, warga dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) wajib diberi bantuan sosial berupa, sembako, peringanan beban biaya listrik, bantuan keuangan Rp600 ribu per bulan, ini harus diterapkan.

“Termasuk di Surabaya, karena program bantuan sembako harus singkron dengan  pemerintah pusat, jadi tidak dibeda-bedakan.” terang Baktiono.

Dirinya kembali mengatakan, banyak warga luar Surabaya yang bekerja di Surabaya dengan tempat tinggal di kontrakan, kemudian di rumahkan sehingga tidak bisa pulang kampung, karena kondisi PSBB, jadi warga tersebut tetap dan layak mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Surabaya.

“Ini yang harus disiapkan Pemkot Surabaya saat PSBB berlangsung.”kata Baktiono.

Persiapan lainnya, terang Baktiono, seluruh anggaran infrastruktur seperti jembatan, jalan, lampu penerangan jalan, harus dialihkan untuk penanganan Covid-19 ini.

Kecuali, jelas politisi kawakan PDIP Kota Surabaya tersebut, anggaran untuk pemeliharan seperti, selokan, mengganti lampu jalan yang mati, memperbaiki jalan yang rusak, anggaran tersebut tetap berjalan normal.

“Jadi anggaran yang sifatnya pemeliharan infrastruktur, tetap berjalan. Anggaran diluar itu harus dialihkan ke penanganan Covid-19.” ungkapnya.(Tris)

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below