Komisi D Jembatani Keluhan APSS

KJ, Surabaya – Komisi D DPRD kota Surabaya mediasi banyaknya keluhan dari Aliansi Pekerja Seni Surabaya (APSS), salah satunya adalah agar event wedding, maupun hajatan lainnya di kampung tetap diperbolehkan meski masih di masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi D, Juliana Eva Wati mengatakan, dari keluhan Aliansi Pekerja Seni Surabaya (APSS) yang mengadu ke dewan bahwa, selama ini pendapatan anggota APSS sangat bergantung pada acara-acara hajatan, sehingga jika event hajatan terutama di kampung-kampung masih belum diperbolehkan, jelas ini mengancam asap dapur mereka.

“Disatu sisi Pemkot Surabaya sudah memperbolehkan warga untuk menggelar acara, disisi lain fakta di lapangan jika acara digelar di perkampungan maka pihak kepolisian melarangnya karena masih pandemi.”ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (19/08/).

Ia menjelaskan, pihak kepolisian mengapa melarang warga menggelar acara, karena dalam peraturan yang ada di program ‘Kampung Tangguh Semeru 2020’ termuat, bahwa tidak boleh ada kerumunan di kampung-kampung.

Sementara, terang Jeje, sapaan akrab Juliana Eva Wati, di Perwali Surabaya No.33 Pasal 18 dinyatakan bahwa, warga sudah bisa menggelar acara, baik di rumah atau di hotel, ball room, dan gedung-gedung perhelatan.

“Kasihan para pekerja seni yang selama ini kehilangan pendapatannya, dan kami mendorong ada solusi baik Pemkot Surabaya maupun Polrestabes untuk memperbolehkan warga menggekar acara. Karena, asap dapur anggota APSS mayoritas dari hasil acara hajatan hingga event wedding.”ungkapnya.(Tris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below