Komitmen DPRD Ponorogo Terhadap Pemda, Ketua DPRD Sunarto Spd Soroti Soal Penambangan Liar dan Kwalitas Jalan, Pemda Diharap Mengambil Sikap Tegas

KJ, Ponorogo – Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto Spd berharap kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar bertindak tegas kepada para penambang liar, utamanya yang berskala besar. Pasalnya, hasil penambangan liar yang dimuat oleh dum truk yang diduga melebihi tonase dapat merusak. Sehingga dampaknya sangat luar biasa terhadap kerusakan jalan di Ponorogo yang dilalui truk material tersebut. Padahal, anggaran untuk perbaikan atau pembangunan jalan tahun ini nominalnya menurun drastis dan pinjaman PEN dari PT SNI disinyalir dan hampir dipastikan tidak cair tahun 2021.

Hal demikian disampaikan Ketua DPRD Sunarto Spd kepada para wartawan saat dikonfirmasi terkait maraknya penambang liar di Kabupaten Ponorogo Senin 11 November 2021, usai memimpin Rapat Paripurna Tentang Tanggapan Bupati terkait 4 Raperda Inisiasi DPRD Ponorogo yaitu, Raperda Bumdes, Pengelolaan Sungai, Ketahanan Pangan, Pencegahan Pernikahan Usia Anak-anak.  

Selain itu, sebagai perimbangan, Menurut Ketua DPRD Sunarto, bahwa kwalitas jalan di Ponorogo perlu ditingkatkan agar tidak mudah rusak. Pemerintah daerah, utamanya instansi terkait diharapkan bisa mengambil sikap tegas terhadap penambang liar atau dum truk yang memuat material tambang liar yang  melebihi ketentuan tonase yang ada.  

“Selain memang kwalitasnya ini masih perlu ditingkatkan lagi. Ini adalah kurang tegasnya petugas untuk mengambil sikap atau tindakan kepada para pembawa hasil galian ini.”Hari ini (Jumat kemari,red) saya berharap pemerintah daerah instansi terkait, mengambil sikap tegas terhadap penambang liar atau yang memang tonasenya melebihi ketentuan yang ada,” tegas Ketua DPRD Sunarto Spd.

Pihaknya akan menindak lanjuti permasalah ini dengan berkordinasi dengan komisi terkait di DPRD Ponorogo untuk segera menindaklanjuti persoalan penambangan liar di Ponorogo. Ketua Dewan akan menyampaikan kepada komisi terkait agar segera melakukan langkah-langkah kongkrit, apakah melalui rapat dengar pendapat atau melakukan sidak ke lokasi penambangan liar tersebut. “Ini akan kita tindak lanjuti kepada komisi yang bersangkutan, sebagaimana komisi yang bersangkutan agar segera menindak lanjuti apakah rapat dengar pendapat, apakah sidak, dan ini menjadi komitmen kita bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” lanjut Sunarto Spd.

Saat ditanya soal soal pinjaman PEN Ke PT SMI yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan, pinjaman tersebut disinyalir tidak bisa turun tahun 2021 ini. Mengingat masa  anggaran tahun 2021 tinggal 1 bulan setengah, sehingga tidak realistis manakala pinjaman tersebut cair dalam waktu penyerapan yang sangat mendesak, padahal pinjaman tersebut jumlahnya cukup besar.” Saya mensinyalir pinjaman itu tidak turun tahun ini, karena tahun 2021 kan tinggal satu setengah bulan, kalau toh turun, akan kesulitan penyerapanya dalam jangka waktu yang sangat singkat dalam jumlah yang cukup besar. Kalau saya ditanya apakan pinjaman tersebut masuk pada Raperda APBD tahun 2021, saya jawab tidak masuk, mungkin itu bisa kita masukan pada Perubahan APBD tahun 2022, saya sependapat dengan apa yang disampaiakan Sekda, itu lebih realistis dan itu sudah merupakan representasi dari pemda,” pungkas Ketua DPRD Sunarto Spd.(AZ) 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below