Masyarakat Siap Kawal Pilkada Surabaya 

Posted by: Reply 271 Views

KJ, Surabaya- Terungkapnya kasus penangkapan terhadap salah satu Komisioner Komusi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan lemahnya pengawasan dalam perhelatan pemilihan umum.

Hal itu membuat Masyarakat Pemantau Pemilu beserta Pusat Informasi Rakyat (PIR), dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum – Bintang Indonesia (LKBH – BI), gelar Deklarasi dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Awasi Penyelenggara Pemilukada 2020. Dilaksanakan di Cafe Kopi Sae, Jl. Margorejo, Jum’at (17/1).

Aan Ainur Rofik, selaku Direktur LKBH – BI usai FGD, melanjutkan tujuan acara  adalah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2020. 

“Karena kasus yang menimpa WS komisioner KPU RI merupakan tamparan wajah demokrasi kita. Memang hari ini sudah ada yang mengawasi KPU yaitu Bawaslu, kemudian siapa yang mengawasi Bawaslu?,” Tanya Aan sapaan akrabnya.

Ia menceritakan pengalamannya, ketika berperkara Bawaslu tidak berjalan sesuai koridornya maka harus mengadukan.

“Penyelenggara hari ini di 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, itu mengelola keuangan hampir sekian miliar. Biar mereka tidak keluar dari aturan dan tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerjanya. Maka masyarakat harus ikut memantau penggunaan anggarannya pelaksanaannya harus jujur dan adil, kemudian perekrutannya,” bebernya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini KPU merekrut anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dan berharap jangan sampai seperti Bawaslu Kota Surabaya, karena ada komisioner Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terindikasi mantan Calon Legislatif (Caleg).

“Kami ingin berpartisipasi ikut memantau jalannya pemilu, khususnya pada tingkatan penyelenggara, digarisnya memantau penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Kami hari ini mengundang masyarakat yang peduli terkait pemilu, untuk bergabung menjadi mata dan telinga terkait dengan temuan-temuan kecurangan yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bahwa ada oknum KPU Kota Surabaya yang juga bermain saat pemilihan legislatif tahun 2019. “Isunya ada beberapa orang yang mendatangi oknum KPU itu. Untuk meminta uang kembali, karena tidak meloloskan anggota partainya,” tandas mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya itu. 

Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Dr. Agus Machfud Fauzi, mengatakan bahwa penyelenggara pemilu ini reaktif menjalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan. 

“Kalau kita tanya kepada penyelenggara pemilu, apakah berani untuk memproses terkait dengan politik uang, maka jawabannya sebagian mengatakan berani, dan sebagian jawaban dengan alasan lainnya,” katanya, pada hari jumat lalu (17/1/2010).

Sementara itu Agus Machfud Fauzi memberikan referensi Pemilu di tahun 2019 yang melakukan politik uang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota se-Jawa Timur ada 6 angkatan atau sesi. “Dari semua anggota DPRD kabupaten kota, yang mengatakan tidak melakukan politik uang itu hanya 6 orang, lainnya semua mengatakan politik uang,” ujarnya.

Dosen di UNESA itu mengungkapkan bahwa anggota DPRD se-Jawa Timur bisa melakukan politik uang tetapi aman dilantik. “Kita diruangan ini kita tidak bisa menyalahkan KPU dan Bawaslu, karena mereka sudah melakukan tugasnya, partisipasi publik terkait dengan beberapa hal terkait pemilu yang mungkin kurang,” terangnya.

Sri Sugeng Pujiatmiko, sebagai pengamat Pemilu menambahkan terkait dengan pengawasan penyelenggara pemilu yang memang salah satu akses dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

“Bawaslu harus kita awasi juga karena mereka itu juga sebagai penyelenggara pemilu. Berikutnya semua penyelenggara pemilu harus on the track sesuai dengan peraturan perundang undangan dan asas-asas penyelenggara pemilu,”ungkapnya.(Tris)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below