Perkara Suap Kadernya Sudah Inkracht DPC PDIP Tulungagung Segera Ajukan PAW

Kabarjagad, Tulungagung – Proses hukum terhadap mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono telah dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga menolak kasasi dari terdakwa kasus suap pengesahan APBD dan APBD Perubahan 2015-2018 ini.

Saat ini Supriyono masih berstatus sebagai anggota DPRD Tulungagung. Tetapi dengan status hukum yang inkracht itu, maka DPC PDI Perjuangan (PDIP) Tulungagung akan segera mengajukan pergantian antar waktu (PAW) untuk mengganti posisi Supriyono.

Menurut Sekretaris DPC PDIP Tulungagung, Sodik Purnomo, pihaknya sebenarnya sudah pernah mengajukan PAW. “Sekitar pertengahan 2021, sebelum pemilihan Wakil Bupati Tulungagung, kami sudah mengajukan PAW. Tetapi saat itu belum bisa diterima,” ucap Sodik, Kamis (23/6/2022).

Saat itu Supriyono masih melakukan upaya hukum di MA sehingga perkaranya dianggap belum berkekuatan hukum tetap. Namun kini pihaknya telah mendapat kabar jika perkara ini telah inkracht.

Karena itu DPC PDIP Tulungagung tengah mencari dokumen, yang menerangkan putusan kasasi di MA itu. “Kami aktif mencari bukti putusan MA itu. Karena kami bukan pihak terkait, sehingga tidak mendapat tembusan putusan pengadilan dari MA,” kata Sodik.

Jika dokumen bukti putusan MA itu sudah didapat, maka PAW akan segera diproses. Sebab dokumen itu satu-satunya kendala sehingga DPRD Tulungagung tidak bisa memproses PAW.

Sebelumnya DPC PDIP Tulungagung juga sudah berkonsultasi dengan DPP PDIP terkait rencana PAW ini. “Berdasarkan hasil pemilu legislatif kemarin, calon penggantinya adalah Winarno. Nama ini juga sudah disetujui oleh DPP,” tutur Sodik.

Pada Pemilu Legislatif 2018 lalu, Supriyono mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tulungagung. Ia maju dari daerah pemilihan 1, meliputi Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru dan Kecamatan Ngantru.
Supriyono berhasil lolos dan dilantik menjadi anggota DPRD Tulungagung. Namun dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka. Ia lalu ditahan sehingga tidak bisa aktif sebagai anggota DPRD hingga sekarang.

KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung itu sebagai tersangka suap dalam pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD Tulungagung selama periode 2015-2018. Supriyono diduga menerima suap senilai Rp 4,88 miliar dari Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengakui sudah pernah ada pengajuan PAW dari DPC PDIP Tulungagung. “Saat itu memang ada kendala administrasi, sehingga tidak bisa diproses. Prinsipnya DPRD hanya mengawal proses PAW sesuai pengajuan dari partai,” ucap Marsono.

Pihaknya akan menunggu proses yang diajukan PDIP, Secara resmi partai akan mengajukan surat permohonan PAW ke sekretariat DPRD Tulungagung.

Namun saat ini pihaknya belum bisa berkomunikasi dengan Ketua DPC PDIP karena masih menjalankan ibadah haji. “Kami mengalir saja mengikuti proses pengajuan dari partai saja,” kata Marsono.

PN Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada Supriyono penjara 8 tahun dan pidana denda Rp 500 juta. Jika pidana denda tidak dibayar, diganti hukuman penjara selama 6 bulan.

Pengadilan juga mewajibkan Supriyono mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 4,85 miliar, Jika tidak dibayarkan maka dilakukan sita harta benda untuk mengganti uang itu.

Jika harta benda terpidana tidak cukup, maka diganti dengan penjara selama satu tahun enam bulan. Pengadilan juga mencabut hak politiknya selama 4 tahun, terhitung setelah hukuman pokok dijalani.

Putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama, Sementara putusan kasasi pun sama hanya hak politiknya dicabut selama 5 tahun atau setahun lebih lama.(Kominfo/Richi)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below