Revisi Dinkes Surabaya Membahayakan Sektor Perekonomian

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun.(Foto:Trisna-KJ.id)

KJ, Surabaya – Adanya revisi test swab yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surabaya kepada 15 warga Kedung Turi, dinilai kalangan dewan sangat berakibat fatal, terutama di sektor perekonomian, jasa, dan perdagangan di Kota Surabaya.Dinkes kota Surabaya dinilai sembrono memulangkan 15 warga Kedungturi ke rumah masing-masing sebelum ada hasil swab, ternyata dari 15 orang dinyatakan 5 positif Covid-19.

Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya, John Thamrun mengatakan, misalnya 5 warga yang sudah pulang ke rumah lantas baru dinyatakan positif Covid-19 hasil tes swab, ternyata warga tersebut pedagang.

“Terus warga tersebut beraktifitas di pasar atau di lingkungan sekitar, apakah akan menambah cluster baru. Bahkan bisa jadi pasar tradisional tersebut di tutup, ini bisa membahayakan roda perekonomian Kota Surabaya.” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Jumat (05/06/20).

Ia menambahkan, kalau di revisi itu berarti ada kesalahan, nah kelalaian Dinkes kota Surabaya ini berakibat fatal terhadap roda ekonomi Kota Surabaya, jika tidak segera di antisipasi.

“Penutupan pasar ini akan membuat ekonomi masyarakat Stag, atau berhenti dan dipastikan roda perekonomian juga mati.”tegasnya.

Untuk itu, kata John Thamrun, Dinkes kota Surabaya harus bertanggung jawab terhadap revisi hasil rapid test warga Kedungturi, mengapa data hasil laboratorium test tidak solid.

Dirinya kembali mengatakan, Dinkes kota Surabaya secepatnya melakukan tracing terhadap lima warga Kedungturi yang direvisi menjadi positif Covid-19, sebagai langkah antisipasi agar tidak berdampak signifikan terhadap roda perekonomian Kota Surabaya.

“Ingat, pasar tradisional merupakan urat nadi rakyat, apa jadinya jika pasar di Surabaya ditutup untuk memutus mata rantai Covid-19. Dampaknya jelas ekonomi Kota Surabaya diambang kehancuran.”terang Pak JT, sapaan John Thamrun.

John Thamrun menuturkan, dari kasus revisi hasil test swab Dinkes kota Surabaya ini jelas mengindikasikan tidak adanya koordinasi antar instansi dalam penanganan Covid-19 di Kota Surabaya.

Seharusnya, jelas John Thamrun, sebelum memutuskan pemulangan 15 warga Kedungturi, dipastikan solid dahulu data hasil rapid testnya, selain itu Dinkes Surabaya berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian dan Disperindag Kota Surabaya, apa dampaknya jika warga yang merupakan pelaku perdagangan berkeliaran bebas, padahal hasil revisi adalah positif Covid-19.

“Dari hasil revisi ini, saya berharap, Dinkes kota Surabaya bertindak cepat melakukan antisipasi agar roda perekonomian tidak lockdown.”ungkapnya.(Tris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below