KJ, Surabaya – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron menilai, roadmap atau panduan penanganan virus corona Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya sangat tidak jelas.
Misalnya, kata Buchori Imron, soal anggaran Rp196 miliar untuk penanganan Covid-19 di Surabaya tidak jelas peruntukkannya. Seharusnya, Pemkot Surabaya terbuka soal penggunaan anggaran penanganan virus corona Covid-19, baik kepada DPRD maupun publik.
“Jadi saya melihatnya, roadmap penanganan Covid-19 oleh Pemkot Surabaya tidak jelas.”ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Selasa (21/04/20).
Ia menjelaskan, roadmap yang dimaksud adalah target nya apa dari pencegahan Covid-19, lalu bagaimana distribusi bantuan ke masyarakat selama Covid-19, bahkan saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemkot Surabaya. “Ini harus transparan.”tegasnya.
Ditambah lagi jika ada sumbangan dari pihak luar ke Pemkot Surabaya, ujar Buchori Imron, itu dari mana saja dan berapa nilai serta jumlah sumbangannya. Padahal, Pemkot Surabaya sendiri sudah menganggarkan Rp196 miliar khusus Covid-19, lantas jika ada bantuan dari steakholders ini kan tidak jelas penggunaan distribusi bantuannya.
Belum lagi, tutur Buchori Imron, koordinasinya dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada di Surabaya, bagaimana, ini harus jelas. Perlu diingat Pemkot Surabaya hanya memiliki dua RS yaitu, RS BDH dan Soewandhie itu tidak bisa menampung untuk Covid-19 ini.
“Jadi kami minta roadmap penanganan Covid-19 oleh Pemkot harus jelas arahnya.”ungkapnya.(Tris)