Kabarjagad.id, Blora – Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Blora menggelar sidang pertama untuk menghasilkan kebijakan implementatif yang dapat diaplikasikan di masyarakat terutama petani pemakai air.
Sidang dilaksanakan di ruang pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Rabu (14/09/2022).
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SD) DPPUR Blora, Surat, ST.,MT., menyampaikan melalui sidang pertama ini, Komisi Irigasi diharapkan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat petani pemanfaat air untuk irigasi dan lainnya serta menjadi wadah komunikasi dan menampung aspirasi.
“Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi,” ucap Surat.
Sidang Komisi Irigasi masa sidang pertama ini membahas beberapa hal terkait.
1. Monev musim hujan tahun 2022 dan prakiraan awal musim kemarau 2022 serta prakiraan musim hujan 2022/2023.
2. Alokasi air DI.Tempuran & DI. Greneng.
3. Kegiatan padat karya irigasi partisipatif pada Dinas PUPR Kab.Blora dan Dinas P4 Kab.Blora.
Hasil sidang diharapkan pula menghasilkan rekomendasi yang perlu mendapatkan kesepakatan bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan sistem irigasi yang handal dan berkelanjutan sebagai bahan acuan bagi pengelola Sumber Daya Air dan para pemilik kepentingan dalam mengimplementasikan alokasi air di masing masing wilayah daerah irigasi di Kab. Blora.
Surat menambahkan, Komisi Irigasi Kabupaten Blora melaksanakan sidang Komir masa sidang yang pertama ini sebagai upaya dalam membangun sinergitas untuk mengambil kebijakan pengelolaan sumber daya air dari para pihak terkait yang nantinya dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada bapak Bupati untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang handal dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Kepala DPUPR Blora, Ir. Samgautama Karnajaya, MT, selaku Ketua Harian KOMIR Blora, berkesempatan membuka sidang dan menyampaikan paparan materi berkaitan dengan monitoring evaluasi musim hujan tahun 2022 dan prakiraan awal musim kemarau dan hujan tahun 2022/2023 berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari BMKG Prov. Jawa Tengah.
“Outlinenya yaitu potensi bencana hidrometeorolgi. Perkembangan musim terkini. Analisa musim hujan 2022. Prakiraan awal musim kemarau dan hujan 2022/2023 untuk nantinya diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi bencana hidrometeorologi sebagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada bapak Bupati,” jelasnya.
Samgautama Karnajaya menyampaikan rekomendasi bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang kekurangan air bersih diharapkan dapat melakukan penyimpanan air pada masa peralihan musim hujan ke musi kemarau untuk memenuhi danau, waduk, embung kolam retensi dan penyimpanan air buatan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama Praktisi Konsultan Ahli Madya Sumber Daya Air Budi Nugroho,ST memaparkan terkait alokasi air pada Daerah Irigasi (DI) Tempuran dan Daerah Irigasi (DI) Greneng.
Dijelaskannya, alokasi air diterapkan pada jaringan sumber air yang pada waktu tertentu mengalami kekurangan air.
Pengambilan air yang diperhitungkan dalam alokasi air tidak hanya sebatas pada pengambilan air untuk irigasi saja, namun untuk semua pengambilan air yang ada di sepanjang jaringan sumber air.
“Besaran alokasi air diperoleh dengan cara membandingkan kebutuhan air dengan ketersediaan air pada sumber air periode waktu tertentu,” jelasnya.
Selain Kepala DPUPR dan Kabid SDA DPUPR selaku OPD teknik serta Praktisi Konsultan Ahli Madya Sumber Daya Air, juga hadir narasumber dari DP4 Kabupaten Blora, yakni Kabid Sarpras DP4 Lilik Setyawan, SP.(Hms/az).
