Kabarjagad.id, Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kamis (25/1/2024). Kegiatan di Pendopo Malowopati ini juga dirangkai dengan Kunjungan Lapangan ke 2 (dua) Desa di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam kegiatan ini juga menghadirkan tiga narasumber di antaranya dari Tim Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Kurnia dengan materi Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu RI Kresnadi Prabowo Mukti, dengan materi Penggunaan dan Pemantauan Dana Desa. dan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Friendly P. Sitohang.
Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengucapkan selamat datang kepada Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI Jaka Sucipta beserta tim ke Kabupaten Bojonegoro.
Pihaknya juga menyampaikan perkembangan dan capaian Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun. Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini Ratio, sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Selain itu juga dari sisi pelayanan dasar meliputi BKK jalan, realisasi jembatan, transportasi seperti realisasi mobil siaga hingga Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten dengan capaian Desa Mandiri terbanyak secara nasional.
Adapun pada 2023, sebanyak 262 Desa Mandiri dan 157 Desa Maju. Artinya, lanjut Sekda Nurul Azizah, Kabupaten Bojonegoro di 2023 bebas Desa Berkembang. Dengan harapan, capaian ini ada peningkatan pada 2024.
“Selamat datang di Kabupaten Bojonegoro, telah memberikan sosialisasi tentang peraturan Kemenkeu terkait penggunaan Dana Desa (DD). Sekitar 268 kepala desa hadir sehingga dalam pengelolaan baik dalam teori, tertib administrasi, hingga pelaksanaan mudah-mudahan bisa sesuai harapan dan ketentuan,” ujarnya.
Adapun enam (6) program prioritas di antaranya, penurunan kemiskinan, menurunkan angka stunting, pengendalian inflasi, pendidikan, kebencanaan, investasi UMKM dan wisata.(imm)
